SeRiau- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi protes Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai negeri sipil yang dibebankan ke anggaran daerah. 

Tjahjo mengatakan keputusan ini sudah disetujui oleh semua kepala daerah dan sekretaris daerah. Dia pun mempertanyakan kemampuan pemerintah Surabaya membayar THR.

"Surat yang kami perbuat adalah permintaan daerah pada saat kami Rakor (Rapat koordinasi) kok. Kepala daerah yang dihadiri oleh sekda dan ketua-ketua DPRD seluruh Indonesia," kata Tjahjo Kumolo saat di Kompleks Parlemen, Rabu (6/6). 

Tjahjo malah balik mempertanyakan kenapa Wali Kota Surabaya menolak untuk menggunakan anggaran daerahnya untuk tunjangan hari raya. 

Menurut Tjahjo sebenarnya anggaran daerah sudah besar dan cukup untuk memberikan tunjangan hari raya ke pegawai negeri. 

"Yang di Surabaya, apakah benar Pemkot Surabaya miskin sekali enggak ada uang? Anggaran gaji pegawai tinggi sekali lho," kata Tjahjo.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Gubernur Nomor 903/3386/SJ tanggal 30 Mei 2018, dan Surat Mendagri kepada Bupati/Walikota No. 903/3387/SJ tgl 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 diatur bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, dan pemberian gaji ke-13 dan gaji keempat belas.

Namun, sejumlah daerah keberatan dengan aturan itu. Salah satunya, Risma, yang mengaku keberatan dengan aturan pemberian THR untuk PNS di daerah menggunakan APBD.

Risma menilai bahwa pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani, sebab jumlah THR yang harus dibayar tidaklah kecil.

"Masa pakai APBD, walah, THR enggak wajib. Baru tahun ini, tahun kemarin enggak ada," katanya seperti disiarkan CNNIndonesia TV.( Sumber : Cnnindonesia.com)