SeRiau - Daftar 200 mubalig oleh Kementerian Agama menimbulkan polemik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai langkah Kemenag tersebut konyol dan cenderung menggambarkan pemerintahan yang kini seolah masih otoriter. 

Fahri berpendapat, di era reformasi yang menjunjung tinggi asas demokrasi ini tak semestinya Kemenag merilis daftar tersebut. Selain tak tepat dengan iklim pemerintahan era ini, daftar 200 mubalig itu juga berpotensi menimbulkan pertengkaran antar penceramah.

“Nah ini kan otak apa kayak gini, ini kan otak otoriter. Ini 20 tahun lalu boleh kaya gitu, sekarang enggak boleh lagi begitu. Sebab selalu begitu, ada pro ada kontra. Dia daftar 200 mubalig, yang lain bagaimana? Berantemlah nanti itu," papar Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/5).

Fahri mengimbau Kemenag mencabut rilis tersebut. Hal itu konyol sebab pemerintah harusnya memfasilitasi perbedaan pandangan antarpenceramah dan umat Islam, bukan malah membuat sekat di antara mereka.

"Lepas saja, itu bukan urusan pemerintah, itu urusannya asosiasi mubaligh. Kan banyak organisasi mubalig MUI, kelompok-kelompok akademik, itu urusannya di situ. Konyol. Tugas negara itu memfasilitasi perbedaan pendapat," papar Fahri.

"Termasuk perbedaan pendapat di antara mubalig atau penceramah. Biarkan saja itu beda pendapat, tapi jangan kemudian pemerintah mengatur ini yang bagus, ini yang enggak bagus. Ini yang boleh, ini yang enggak boleh,” imbuh dia.

Menurut Fahri, rekomendasi penceramah oleh Kemenag itu juga menunjukkan seolah pemerintah ingin mengontrol imajinasi publik terhadap penceramah. 

“Ini kan kaya dia (pemerintah) mau mengontrol imajinasi publik. Nanti kalau mubalig begitu, nanti pers juga dia bikin list sama dia. Ini pers yang boleh dibaca, ini yang enggak boleh. Yang pro pemerintah ditulis boleh dibaca, yang enggak pro pemerintah nggak boleh dibaca,” tutup Fahri. (**H)

Sumber: kumparanNEWS