SeRiau - Reklamasi Teluk Jakarta tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tidak adanya detail reklamasi pada RPJMD menunjukkan komitmennya menghentikan megaproyek itu. 

"Yang jelas kan kita enggak akan melakukan reklamasi di RPJMD kan. Ya berarti berhentilah," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa, 3 April 2018.

Meski tidak merinci reklamasi pada rencana pembangunan Jakarta, pemprov menyampaikan adanya kajian pemetaan atau audit untuk Pulau C, D, G, dan K yang telah direklamasi. Adanya kajian tersebut, kata Anies, bukan berarti reklamasi dilanjutkan. "Jelas kita hentikan reklamasi," Anies menandaskan.

Sementara untuk pulau reklamasi yang telah dibangun, yakni Pulau C,D,G, dan K, Anies berencana tetap memanfaatkan pulau tersebut untuk kepentingan publik.
"Dari dulu kita mengatakan adalah kita akan memanfaatkan pulau itu untuk kepentingan publik," ujar Anies.
 
Penolakan BPN

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengirimkan surat kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan seluruh hak guna bangunan (HGB) yang diberikan pada pengembang Pulau C, D, dan G.
Namun, surat itu masih menggantung lantaran BPN menolak permintaan DKI.

sumber Liputan6.com