SeRiau - Presiden Joko Widodo berencana berkeliling ke daerah-daerah guna memastikan tidak ada lagi masalah perizinan yang menghambat investasi di daerah.

"April adakan pertemuan per wilayah saja biar detail, barat di mana, tengah di mana, timur di mana. Saya datang ke daerah saja. Mari bicara dari pagi sampai tengah malam," kata Jokowi di JIExpo, Rabu (28/3).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama 500 bupati dan wali kota se-Indonesia. Mereka saat itu membahas percepatan pelaksanaaan kemudahan berusaha di daerah. 

Menurutnya, pertemuan dalam grup-grup kecil diperlukan sehingga permasalahan yang menghambat investasi bisa dibahas sampai tuntas dan pesan yang disampaikan bisa langsung diterima setiap kepala daerah. 

"Biar gamblang dan jelas karena tidak bisa dalam forum terlalu besar. Izinnya banyak sekali, contoh pembangkit listrik sampai 259 aturan dan ada anak cucunya. Saya usahakan bertemu bulan depan," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. 

Rencana berkeliling ini diutarakan setelah mendengar sejumlah keluh kesah kepala daerah seperti Wali Kota Dumai Zulkifli AS mengenai tidak adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kawasannya.

Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Amdal mengatur peran RTRW. Hal ini akhirnya berdampak buruk bagi pengembangan investasi di Dumai.

"Kami 2016 investasi sudah Rp30 triliun. Tapi karena RTRW belum ada, investor lari ke Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Malaysia," kata Zulkifli.

Persoalan lain disampaikan Bupati Buol Amirudin Rauf yang menyebut aturan kepemilikan tanah sebagai penghambat investasi. Amirudin mempertanyakan kemungkinan pemerintah daerah bisa mengakomodasi investor yang meminta tanah melebihi batas aturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Hal ini, kata Amirudin, perlu diperjelas sebab dikhawatirkan akan berbuntut persoalan hukum apabila tidak ada kesepakatan dari seluruh pihak berkepentingan termasuk masyarakat.

"Apakah para auditor juga memegang aturan? Jangan sampai penegak hukum menyatakan kami melanggar aturan. Apakah pegangan ini kuat supaya kami juga punya pegangan," tutur Amirudin. 

Mendengar keluhan itu, ia kembali menegaskan dirinya akan berusaha menyiapkan waktu menemui kepala daerah dalam grup kecil. Saat ini, ia hanya menegaskan seluruh kepala daerah termasuk menteri menghilangkan seluruh perizinan yang menghambat investasi. 

sumber CNN Indonesia