SeRiau- 45 Anggota DPRD Pekanbaru Melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Kebijakan Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan DPRD di Magelang, Jawa Tengah ( 26/2).

Dalam Bimbingan Teknis ini di hadirkan Pemateri diantaranya Ikhsan Dirgahayu, M,AP  serta Eko Suseno HRM, SE. MM.

Ketua DPRD Pekanbaru  Sahril SH Dalam Sambutannya mengatakan  di era globalisasi ini anggota DPRD yang merupakan representasi dari masyarakat di tuntut untuk memiliki kompetensi yang handal serta berwawasan luas" kami dari unsur pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Pekanbaru menyambut baik pelaksanaan Bimbingan Teknis ini" tegasnya.

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Dr H Suparno, Msi mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Pimpinan dan Anggota DPRD Pekanbaru kepada Universitas 17 Agustus 1945 yang mempercayai Universitasnya Melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat  ( LPM) semoga apa yang menjadi materi dalam Bimtek ini bisa menambah wawasan para pimpinan dan anggota DPRD " Semoga Bimtek ini mampu menambah wawasan Pimpinan dan anggota DPRD Pekanbaru" tuturnya.

Ikhsan Dirgahayu sesuai bimtek mengatakan bahwa pembayaran non tunai bagi daerah bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah masing- masing " transaksi non tunai bagi daerah dilakukan secara bertahap bagi dan di sesuaikan dengan kemampuan daerah seperti pekanbaru sudah memulai untuk belanja tidak langsung seperti gaji dan nanti bisa di tingkatkan untuk yang lain" tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono, ST mengatakan bahwa dengan Bimbingan Teknis ini kita dari DPRD pendapatkan pelajaran yang sangat bearti terutama mengenai Pokok Pikiran DPRD yang menjadi dasar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, disamping itu selama ini kita di DPRD selalu Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang) setelah reses maka banyak pokok- pokok pikiran direses yang tidak tertampung karena musrenbang sudah dilaksanakan" ini yang akan kita ubah kita akan reses dulu baru Musrenbang sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa kita masuk kan menjadi pokok- pokok pikiran kita sehingga tidak ada lagi reses anggota yang tidak tertampung di Musrenbang" tuturnya.( ***)