Pekanbaru, SeRiau-Ketua Komisi A DPRD Riau, Hasmi Setiadi, salah satunya membidangi masalah pemerintahan mengakui, dirinya tidak menampik  kalau selama ini bisa saja terjadi permintaan-permintaan jabatan.   Namun dirinya mengakui pihaknya tidak bisa masuk sejauh itu untuk mengetahui karena hak perokratif Kepala Daerah. "Bisa saja selama ini  terjadi  demikian, tapi tidak sampai kewenangan kita ke situ.  Inilah perlu kebersamaan kita mengawal, kalau ada bukti laporkan pada pihak berwajib, kita dukung itu.  Harapan kita nemang apa yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku " jelasnya saat dikonfirmasi nengenai hatapan yerkait akan asanya mutasi pejabat pempriv dalam waktu dekat di ruang kerjanya. Disampaikan juga oleh Politisi PAN ini, ada beberapa yamg petlu diperhatikan oleh prmerintah dalam pelaksanaa mutasi yang akan dilakukan.  Diantaranya harus diperhatikan kompetensi  pejabatnya, penempatan harus sesuai dengan bidang atau tempatnya,  Kebutuhan masyarakt juga harus diperhatikan.  "Tidak hanya asal gonta-ganti saja," jelasnya semacam kesal. Diakui juga oleh Dapil Bengkalis-Meranti-Dumai ini, selama ini juga tidak terperhatikan betul, sekedar pelaksanaan fit and propertest memang dilakukan.  Tapi zetelah itu riil go-nya seoerti apa, tidak tahu.  "Ada Tim Seleksi, tapi apakah ada diperhatikan masukan dari Timsel itu apa tidak," katanya semacam memberikan pandangan dan menyebutkan selama ini sering gota-ganti, tapi hasil gitu-gitu juga. Diberikan juga perumpamaan, boleh saja memiilih kerabat atau  keluarga untuk ditempatkan dalam satu jabatan.  Tapi kalau.memang misalnya dari tiga orang hasil tes nilainya sama.  Sementara yang dipilih hanya satu, ini tidak jadi madalah.  "Yang tidak boleh itukan hanya berpedoman keluarga.  Sementara kemampuan kurang," sebutnya memverikan pengertian. (Met)