Pimpinan DPR: Pansus Angket KPK Lemah Bila Cuma Ada Sedikit Fraksi
Jakarta, SeRiau-
Sejumlah partai mulai mundur teratur dengan memutuskan mengirimkan perwakilan di pansus hak angket. Padahal menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, semakin sedikit perwakilan fraksi di Pansus akan membuat legitimasinya lemah.
Partai Gerindra dan Partai Golkar memutuskan mengirimkan wakil di pansus setelah sebelumnya tegas menolak. Gerindra beralasan dengan mengirim wakil, maka proses angket akan terkawal dengan baik.
Soal apakah pansus akan berjalan dengan tidak memenuhi unsur semua fraksi juga masih debatable. Sebab di UU MD3 disebutkan pansus harus memenuhi semua unsur fraksi namun di tatib DPR aturannya berbeda.
"Dengan hanya 3 atau 4 fraksi misal pun berjalan walau dengan dinamika itu nanti ke depan keputusan hasil pansus tetap di paripurna. Kalau yang tidak setuju kirim, belum tentu itu wujud sikap akhir. Hasilnya di paripurna," ungkap Taufik di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Taufik belum bisa menjawab langkah mana yang lebih efektif. Apakah dengan tidak mengirim wakil, atau mengirim wakil untuk mengawal.
"Ini soal bukan sah atau tidak sah tapi legitimasi politik, kalau misalnya 3 atau 4 fraksi tidak mayoritas, maka legitimasi proses itu lemah. Beda lagi nanti dengan pengambilan keputusan," sebutnya.
Saat ini pimpinan DPR masih menunggu sikap resmi dari fraksi-fraksi. Bamus nanti siang akan digelar untuk membahas hal ini.
"Yang pasti ini nanti ada rapim, akan checking sejauh mana surat masuk. Surat konsisten atau surat mengirimkan nama anggota ke pansus. Setelah itu bamus. Kalau di bamus belum komplet tentu kita serahkan ke bamus apa nunggu lain apa gimana," tutur Taufik.
"Prinsipnya pimpinan hanya fasilitasi. Tidak melakukan di luar mekanisme. Tunggu kepastiannya," sambung politikus PAN itu.
Sejauh ini hanya tinggal 5 fraksi yang memutuskan tidak mengirimkan wakil ke pansus. Yakni Fraksi Demokrat, PKB, PAN, PPP, dan Fraksi PKS. (Sumber : Detiknews.com)
Sejumlah partai mulai mundur teratur dengan memutuskan mengirimkan perwakilan di pansus hak angket. Padahal menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, semakin sedikit perwakilan fraksi di Pansus akan membuat legitimasinya lemah.
Partai Gerindra dan Partai Golkar memutuskan mengirimkan wakil di pansus setelah sebelumnya tegas menolak. Gerindra beralasan dengan mengirim wakil, maka proses angket akan terkawal dengan baik.
Soal apakah pansus akan berjalan dengan tidak memenuhi unsur semua fraksi juga masih debatable. Sebab di UU MD3 disebutkan pansus harus memenuhi semua unsur fraksi namun di tatib DPR aturannya berbeda.
"Dengan hanya 3 atau 4 fraksi misal pun berjalan walau dengan dinamika itu nanti ke depan keputusan hasil pansus tetap di paripurna. Kalau yang tidak setuju kirim, belum tentu itu wujud sikap akhir. Hasilnya di paripurna," ungkap Taufik di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Taufik belum bisa menjawab langkah mana yang lebih efektif. Apakah dengan tidak mengirim wakil, atau mengirim wakil untuk mengawal.
"Ini soal bukan sah atau tidak sah tapi legitimasi politik, kalau misalnya 3 atau 4 fraksi tidak mayoritas, maka legitimasi proses itu lemah. Beda lagi nanti dengan pengambilan keputusan," sebutnya.
Saat ini pimpinan DPR masih menunggu sikap resmi dari fraksi-fraksi. Bamus nanti siang akan digelar untuk membahas hal ini.
"Yang pasti ini nanti ada rapim, akan checking sejauh mana surat masuk. Surat konsisten atau surat mengirimkan nama anggota ke pansus. Setelah itu bamus. Kalau di bamus belum komplet tentu kita serahkan ke bamus apa nunggu lain apa gimana," tutur Taufik.
"Prinsipnya pimpinan hanya fasilitasi. Tidak melakukan di luar mekanisme. Tunggu kepastiannya," sambung politikus PAN itu.
Sejauh ini hanya tinggal 5 fraksi yang memutuskan tidak mengirimkan wakil ke pansus. Yakni Fraksi Demokrat, PKB, PAN, PPP, dan Fraksi PKS. (Sumber : Detiknews.com)
