Hari ini, DKPP Sidangkan Laporan BISA
Pekanbaru, SeRiau-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ( DKPP) akan melakukan sidang terkait laporan pasangan calon Walikota Pekanbaru nomor urut Lima Drs H Destrayani Bibra, Msi dan Calon Wakil Walikota H . Said Usman Abdullah, Senin ( 15/ 5)
Semula sidang kode etik in akan dilaksanakan di gedung Bawaslu Provinsi Riau, Namun tiba- tiba DKPP menganti tempat sidang di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Gajah Mada.
Sidang ini berawal dari Laporan Tim BISA ke DKPP terkait laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Walikota Terpilih H. Firdauas, ST. MT yang dalam memenuhi persyaratan menjadi Walikota mengunakan tand a terima tahun 2015 saat dirinya menjadi Walikota, yang oleh Komisi Pemilihan Umum dianggap Sah, namun anehnya setelah beberapa media online" meribut" Kan Hal ini baru Firdaus melaporkan Harta kekayaan nya pada Tanggal 24 Oktober 2016 dimana sudah melewati batas Akhir memenuhi persyaratan menjadi calon Walikota.
Hal ini juga sudah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru namun di tolak karena tidak memenuhi Unsur, bahkan yang luar biasa lagi Panwaslu kota Pekanbaru mengambil putusan tanpa pernah memanggil pelapor.
Terkait LHKPN Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Amiruddin Sinjaya Kepada seriau.com mengaku melakukan verifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi via telepon.
Sementara itu Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah, S.H. kepada Seriau.com di Gedung KPK mengatakan bahwa Firdaus, ST, MT terakhir tercatat di KPK melaporkan LHKPN 24 Oktober 2016.( Can)
Semula sidang kode etik in akan dilaksanakan di gedung Bawaslu Provinsi Riau, Namun tiba- tiba DKPP menganti tempat sidang di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Gajah Mada.
Sidang ini berawal dari Laporan Tim BISA ke DKPP terkait laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Walikota Terpilih H. Firdauas, ST. MT yang dalam memenuhi persyaratan menjadi Walikota mengunakan tand a terima tahun 2015 saat dirinya menjadi Walikota, yang oleh Komisi Pemilihan Umum dianggap Sah, namun anehnya setelah beberapa media online" meribut" Kan Hal ini baru Firdaus melaporkan Harta kekayaan nya pada Tanggal 24 Oktober 2016 dimana sudah melewati batas Akhir memenuhi persyaratan menjadi calon Walikota.
Hal ini juga sudah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru namun di tolak karena tidak memenuhi Unsur, bahkan yang luar biasa lagi Panwaslu kota Pekanbaru mengambil putusan tanpa pernah memanggil pelapor.
Terkait LHKPN Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Amiruddin Sinjaya Kepada seriau.com mengaku melakukan verifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi via telepon.
Sementara itu Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah, S.H. kepada Seriau.com di Gedung KPK mengatakan bahwa Firdaus, ST, MT terakhir tercatat di KPK melaporkan LHKPN 24 Oktober 2016.( Can)
