BPJS Ketenagakerjaan: Banyak BUMN Belum Jadi Peserta

Jakarta, SeRiau-  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyebut setidaknya masih ada sekitar 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.  Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, M Krishna Syarif mengatakan, sepuluh BUMN yang belum terdaftar merupakan bagian dari perusahaan besar. Meski begitu dirinya enggan menyebut nama BUMN yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. "Jumlahnya masih cukup besar. Lebih dari 10 perusahaan," ungkap Krishna pada acara sosialisasi Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan di area Car Free Day, Jakarta Pusat, Minggu (14/05/2017). Krishna menilai, penolakan beberapa BUMN menggunakan BPJS Ketenagakerjaan lantaran perusahaan telah lebih dulu terdaftar sebagai Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di masing-masing asuransi swasta. "Ya kita sekarang dalam proses memberikan keyakinan sesuai ketentuan Undang Undang saja, agar program DPLK-nya bisa menyesuaikan diri. Karena pada dasarnya manfaatnya harus melalui dinas ketenagakerjaan dan top up nya bisa melalui DPLK," terangnya. Menanggapi situasi tersebut, Krishna telah meminta bantuan Kementerian BUMN untuk menghimbau agar seluruh perusahaan BUMN dapat seluruhnya terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.  "Makanya kami mengharapkan dukungan support dari menteri BUMN untuk perhatikan BUMN yang belum tertib yang belum mengikuti program-program BPJS," jelasnya. Di sisi lain diakui Krishna, keikutsertaan BUMN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan ketentuan yang telah dilandasi Undang Undang. Oleh karena itu seluruh BUMN sedianya mengikuti program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Antara lain program jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pensiun. "Jadi kami harap BUMN itu bisa jadi garda terdepan dalam melaksanakan jaminan sosial," tegasnya. (Sumber : Detiknews.com)