KARIMUN, SeRiau - RW 03 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun persisnya di belakang Kantor Imigrasi Tanjungbalai Karimun dicanangkan atau ditetapkan sebagai Kampung KB. Pencanangan itu ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan komitmen oleh Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim di lokasi pencanangan. Kamis (13/10).
Dalam kesempatan itu Anwar menegaskan kepada panitia pelaksana dan SKPD yang ditunjuk dalam hal ini Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKB PPPA) Kabupaten Karimun untuk lebih banya realisasi di lapangan ketimbang hanya berbicara konsep.
Penerapan kampung KB ini kata Anwar lagi, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generai penerus. Bahwa pemerintah bukan saja merencanakan pembangunan, tetapi juga dalam membuat generasi kita juga perlu perencanaan. Sehingga kedepan terwujudnya keluarga yang sejahtera.
"Perlu ditekankan lagi bukan melarang ada anak, tapi perlu perencanaan yang matang. Karena kite perlu memperhatikan hak anak, mulai dari hak pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kalau tidak direncanakan kasihan anak kita nantinya," ucap Anwar.
Dengan kata lain, untuk menciptakan keluarga sejahtera perlu diatur sejak awal. Dengan tujuan mensejajhterakan keluarga yang mapan dan keluarga yang terkonsep, maka keluarga akan menikmati kebahagiaan hidup.
Sementara, Kepala KB PPPA Kabupaten Karimun, Rosmawati mengatakan, pencanangan Kampung KB merupakan perintah dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, agar dibentuk Kampung KB minimal dalam satu Kabupaten harus ada satu tempat yang dicanangkan.
Kata Rosmawati, ditetapkannya RW 03 Kelurahan Sungai Lakam Barat sebagai Kampung KB telah melalui beberapa tahapan dan survey. Yang pada awalnya ada tiga lokasi yang dinominasikan, yakni Desa Pongkar di Kecamatan Tebing, di Kecamatan Kundur dan satu lagi di Kecamatan Karimun tepatnya Kelurahan Sungai Lakam Barat. Sehinggha terpilih wilayah Kecamatan Karimun, dengan alasan merupakan wilayah pesisir, merupakan pusat kota, lokasi terpadat dan pertumbuhan penduduk cukup cepat.
KB menurutnya lagi, bukan berarti melarang untuk melahirkan, tetapi bagaimaan keluarga kita harus direncanakan, termasuk hak untuk pendidikan anak dan lainnya.
"Dalam pencanangan ini kita tidak hanya dibebankan kepada KB PPPA, tapi kerjanya keroyokan dengan seluruh SKPD. Misalnya Dinas Kesehtan membuat kegiatan apa, Dinas Kelautan Perikanan memberikan penyuluhan kepada nelayan disini dan banyak lagi," kata Rosmawati.
Alat Kontrasepsi Jadi Nama Jalan
Ada yang menarik dari pencanangan Kampung KB di RW 03 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun. Pasalnya dari beberapa jalan atau gang diberikan nama dengan sebutan macam-macam alat kontrasepsi. Seperti misalnya di RT 05 dinamakan dengan Jalan Implan, Beberapa jalan lainnya juga diberikan nama Jalan Suntik, Jalan IUD, Jalan MOP dan Jalan MOW.
Lurak Sungai Lakam Barat, Muhammad Rahendra mengatakan, penetapan nama jalan di RW 03 yang disesuaikan dengan nama-nama alat kontrasepsi adalah sejalan dengan ditetapkannya lingkungan tersebut sebagai Kampung KB. Dengan maksud masyarakat bisa mengablikaikan dan paham apa yang menjadi tujuan kita bersama mencanangkan ini.
Sebelum nama-nama jalan di Kampung KB itu diganti, masih berupa jalan serangga seperti Jalan Lalat, Jalan Anai-Anai dan banyak lagi. Kini namanya telah berubah seiring dengan program pemerintah tersebut.
"Memang tingkat pertumbuhan penduduk disini cukup tinggi. Dalam satu RW ini saja (RW 03) mencapai 1500 Kepala Keluarga (KK). Sehingga perlu kita bina dengan melibatkan seluruh SKPD," ucapnya.(*)
