Sri Mulyani: Uang Negara Bukan Untuk Memuaskan PNS
Jakarta, SeRiau-
Di dalam rangka menjalankan fungsi bernegara, pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melayani masyarakat. APBN dijalankan oleh mesin-mesin birokrasi baik di pusat maupun daerah.
Seiring dengan kebijakan desentralisasi yang telah dijalankan oleh pemerintah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menghimbau kepada para birokrat menggunakan belanja pemerintah untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
Pasalnya, menurut Sri Mulyani, ada 131 daerah kabupaten dan kota yang memiliki rasio belanja pegawai dan tunjangan terhadap total APBD-nya mencapai di atas 50%.
"Jadi APBD nya hanya untuk belanja pegawai. Pertanyaannya tentu dari masyarakat, kalau birokrat menghabiskan cukup besar anggaran pemerintah, apakah mereka telah melayani masyarakat dengan baik atau lebih baik? Apakah tidak ada cara yang lebih baik bagi pemerintah Republik Indonesia untuk membelanjakan APBN dan APBD nya," katanya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
"Jangan lupa APBN dan APBD adalah alat untuk mncapai tujuan bernegara, bukan alat untuk memuaskan birokrat. Dan ini adalah suatu pertanyaan yang harus terus ditanyakan kepada semua diri kita," imbuhnya.
Dalam APBN 2017, dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp 2.080 triliun, belanja pemerintah dalam hal menyangkut belanja pegawai dan operasional mencapai Rp 1.315 triliun. Belanja pegawai mencakup 26,1% dari total anggaran belanja pemerintah pusat, atau sekitar 1/4 dari anggaran dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para birokrat.
Dengan alokasi yang cukup banyak untuk hal tersebut, maka diharapkan pelayanan harus lebih baik kepada masyarakat. Terutama dengan didorongnya penggunaan teknologi yang harusnya bisa semakin memudahkan dan mempercepat urusan birokrasi.
"Dengan adanya teknologi, kita berharap bahwa dengan birokrat yang sama dan anggaran yang sama, mestinya kita bisa melayani dengan lebih baik. Dari cara kita melakukan pekerjaan, terutama dari sisi kecepatan, ketepatan, kredibilitas dan akuntabilitas, seharusnya teknologi mampu memperbaiki kinerja birokrasi," pungkasnya. (Sumber : detiknews.com)
Di dalam rangka menjalankan fungsi bernegara, pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melayani masyarakat. APBN dijalankan oleh mesin-mesin birokrasi baik di pusat maupun daerah.
Seiring dengan kebijakan desentralisasi yang telah dijalankan oleh pemerintah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menghimbau kepada para birokrat menggunakan belanja pemerintah untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
Pasalnya, menurut Sri Mulyani, ada 131 daerah kabupaten dan kota yang memiliki rasio belanja pegawai dan tunjangan terhadap total APBD-nya mencapai di atas 50%.
"Jadi APBD nya hanya untuk belanja pegawai. Pertanyaannya tentu dari masyarakat, kalau birokrat menghabiskan cukup besar anggaran pemerintah, apakah mereka telah melayani masyarakat dengan baik atau lebih baik? Apakah tidak ada cara yang lebih baik bagi pemerintah Republik Indonesia untuk membelanjakan APBN dan APBD nya," katanya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
"Jangan lupa APBN dan APBD adalah alat untuk mncapai tujuan bernegara, bukan alat untuk memuaskan birokrat. Dan ini adalah suatu pertanyaan yang harus terus ditanyakan kepada semua diri kita," imbuhnya.
Dalam APBN 2017, dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp 2.080 triliun, belanja pemerintah dalam hal menyangkut belanja pegawai dan operasional mencapai Rp 1.315 triliun. Belanja pegawai mencakup 26,1% dari total anggaran belanja pemerintah pusat, atau sekitar 1/4 dari anggaran dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para birokrat.
Dengan alokasi yang cukup banyak untuk hal tersebut, maka diharapkan pelayanan harus lebih baik kepada masyarakat. Terutama dengan didorongnya penggunaan teknologi yang harusnya bisa semakin memudahkan dan mempercepat urusan birokrasi.
"Dengan adanya teknologi, kita berharap bahwa dengan birokrat yang sama dan anggaran yang sama, mestinya kita bisa melayani dengan lebih baik. Dari cara kita melakukan pekerjaan, terutama dari sisi kecepatan, ketepatan, kredibilitas dan akuntabilitas, seharusnya teknologi mampu memperbaiki kinerja birokrasi," pungkasnya. (Sumber : detiknews.com)
