Anies akan Masukkan Beberapa Programnya di APBD-P DKI 2017
Jakarta, SeRiau-
Cagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tengah mengulas janji kampanyenya untuk dimasukkan ke anggaran pembangunan daerah perubahan (APBD-P) tahun 2017. Anies menyebut ada beberapa program kerjanya yang akan dimasukkan ke APBD-P 2017.
Anies dan pasangannya, Sandiaga Uno, memenangkan Pilgub DKI versi hitung cepat. Hasil quick count biasanya tak jauh berbeda dengan real count milik KPU. Dengan demikian, Anies akan menjabat sebagai gubernur DKI pada Oktober mendatang. Dia berharap ada program kerja yang menjadi janji kampanyenya dapat dieksekusi di tiga bulan terakhir tahun 2017.
"Tadi pagi saya baru pulang itu mereview program. Jadi lagi direview, nanti jam 15.00 WIB sore mulai review program lagi. Saya belum berani ngomong (programnya) sekarang, tapi itu ada," ujar Anies di kediamannya di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017).
Program tersebut menjadi pertimbangan agar dirinya dapat langsung menjalan rencana program kerja miliknya pada 3 bulan terakhir tahun 2017. "Itu termasuk yang kita diskusikan," katanya.
Namun Anies masih enggan menyebutkan program apa yang saat ini tengah diulasnya. "Jangan sekarang, itu belum selesai," singkatnya.
Dalam mengulas program kerja tersebut, Anies bersama timnya tengah memperhatikan masalah implementasi dan skala dari rencana program kerja tersebut. Jika skala dari program tersebut besar, maka akan dititipkan ke APBDP.
"Kalau skalanya kecil, sebetulnya dengan anggaran yang ada sekarang bisa dilakukan penyesuaian, skala itu biaya," tutur Anies.
Mantan Mendikbud itu juga enggan merinci saat ditanya apakah program tersebut merupakan realisasi dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Anies menyebut KJP Plus adalah program yang disesuaikan dengan tahun pelajaran di sekolah.
"Jadi makanya itu kita tadi juga ketemu beberapa program siklus anggaran beda-beda. Siklus sekolah tengah tahun, siklus budged itu tengah pelajaran sekolah," jelasnya.
"Nanti deh, sesudah kita telisik yang fix yang mana, baru kita umumkan. Daripada sekarang diskusi masih mentah. Kami nggak mau ngomong sebelum KPU selesai. Tapi kalau bekerja iya, sudah dari kemarin-kemarin," sambung Anies.
Masalah APBD-P sendiri menjadi salah satu hal yang dibahas saat Anies bertemu dengan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) yang akan purna-tugas pada Oktober mendatang. Pergantian kepala daerah tidak mengganggu APBD DKI 2017. Sebab, APBD dikunci melalui sistem e-Budgeting.
Hingga masa menjabat pada Oktober 2017 mendatang, Ahok mengatakan program akan terus berjalan. Kepada Anies, Ahok berharap agar nantinya pembahasan anggaran dengan DPRD DKI Jakarta tidak mengalami deadlock.
"Saya sampaikan kepada Pak Anies, ini kan APBD-P kan saya yang nyusun, nah tentu kami mesti duduk bareng, mesti disampaikan kepada partai pendukungnya," kata Ahok setelah menerima kunjungan Anies di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/4).
Soal APBD-P sendiri telah ada prosedurnya lewat sistem e-Budgeting. Aturannya tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan RAPBD/ APBDP melalui Electronic Budgeting. Pergub ditandatangani oleh Gubernur Joko Widodo pada saat menjabat.
Masalah anggaran menjadi hal penting dalam pemerintahan Joko Widodo bersama Ahok. Pada 2012 lalu, Jokowi meneken Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah instansi. Mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Sumber : Detiknews.com)
Cagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tengah mengulas janji kampanyenya untuk dimasukkan ke anggaran pembangunan daerah perubahan (APBD-P) tahun 2017. Anies menyebut ada beberapa program kerjanya yang akan dimasukkan ke APBD-P 2017.
Anies dan pasangannya, Sandiaga Uno, memenangkan Pilgub DKI versi hitung cepat. Hasil quick count biasanya tak jauh berbeda dengan real count milik KPU. Dengan demikian, Anies akan menjabat sebagai gubernur DKI pada Oktober mendatang. Dia berharap ada program kerja yang menjadi janji kampanyenya dapat dieksekusi di tiga bulan terakhir tahun 2017.
"Tadi pagi saya baru pulang itu mereview program. Jadi lagi direview, nanti jam 15.00 WIB sore mulai review program lagi. Saya belum berani ngomong (programnya) sekarang, tapi itu ada," ujar Anies di kediamannya di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017).
Program tersebut menjadi pertimbangan agar dirinya dapat langsung menjalan rencana program kerja miliknya pada 3 bulan terakhir tahun 2017. "Itu termasuk yang kita diskusikan," katanya.
Namun Anies masih enggan menyebutkan program apa yang saat ini tengah diulasnya. "Jangan sekarang, itu belum selesai," singkatnya.
Dalam mengulas program kerja tersebut, Anies bersama timnya tengah memperhatikan masalah implementasi dan skala dari rencana program kerja tersebut. Jika skala dari program tersebut besar, maka akan dititipkan ke APBDP.
"Kalau skalanya kecil, sebetulnya dengan anggaran yang ada sekarang bisa dilakukan penyesuaian, skala itu biaya," tutur Anies.
Mantan Mendikbud itu juga enggan merinci saat ditanya apakah program tersebut merupakan realisasi dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Anies menyebut KJP Plus adalah program yang disesuaikan dengan tahun pelajaran di sekolah.
"Jadi makanya itu kita tadi juga ketemu beberapa program siklus anggaran beda-beda. Siklus sekolah tengah tahun, siklus budged itu tengah pelajaran sekolah," jelasnya.
"Nanti deh, sesudah kita telisik yang fix yang mana, baru kita umumkan. Daripada sekarang diskusi masih mentah. Kami nggak mau ngomong sebelum KPU selesai. Tapi kalau bekerja iya, sudah dari kemarin-kemarin," sambung Anies.
Masalah APBD-P sendiri menjadi salah satu hal yang dibahas saat Anies bertemu dengan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) yang akan purna-tugas pada Oktober mendatang. Pergantian kepala daerah tidak mengganggu APBD DKI 2017. Sebab, APBD dikunci melalui sistem e-Budgeting.
Hingga masa menjabat pada Oktober 2017 mendatang, Ahok mengatakan program akan terus berjalan. Kepada Anies, Ahok berharap agar nantinya pembahasan anggaran dengan DPRD DKI Jakarta tidak mengalami deadlock.
"Saya sampaikan kepada Pak Anies, ini kan APBD-P kan saya yang nyusun, nah tentu kami mesti duduk bareng, mesti disampaikan kepada partai pendukungnya," kata Ahok setelah menerima kunjungan Anies di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/4).
Soal APBD-P sendiri telah ada prosedurnya lewat sistem e-Budgeting. Aturannya tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan RAPBD/ APBDP melalui Electronic Budgeting. Pergub ditandatangani oleh Gubernur Joko Widodo pada saat menjabat.
Masalah anggaran menjadi hal penting dalam pemerintahan Joko Widodo bersama Ahok. Pada 2012 lalu, Jokowi meneken Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah instansi. Mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Sumber : Detiknews.com)
