KARIMUN, SeRiau - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karimun, Kamarulazi menilai banyak pegawai yang menitipkan absensi kepada teman sekantornya untuk memenuhi kuota kehadiran.
Informasi itu ia sampaikan saat menjadi inspektur upacara di halaman Kantor Bupati, Senin pagi (21/11) pada apel bersama seluruh SKPD.
"Jangan sampai ada yang titip-titip absen lagi. Saya ingatkan jangan gara-gara mau selamatkan orang tapi anda sendiri yang tidak selamat," kata Kamarulazi.
Ia menegaskan agar perbuatan titip absen tidak boleh lagi dititipkan dan seluruh SKPD wajib melaporkan apapun hasil dari abesnsi kehadairan pegawainya.
"Hari ini laporan banyak yang hadir semua, tandanya semakin membaik. Kita berharap agar kedepan kondisi ini terus dapat ditingkatkan dan tidak pakai titip absen lagi," pintanya.
Sementara Bupati Karimun Aunur Rafiq ketika dimintai komentar mengaku pernyataan Kepala BKD Kabupaten Karimun, Kamarulazi hanya sebatas indikasi saja.
"Itu diindikasikan saja, bahwa menurut BKD dan Asisten III dalam apel pagi tadi apakah masing-masing komandan barisan yang melaporkan masing-masing SKPD dapat mempertanggungjawabkan laporannya. Jangan pula karena tadi ingin mencapai tanpa keterangannya dengan hasil nihil yang akhirnya memanipulasi data, padahal ada yang tidak hadir tapi dilaporkan hadir," kata Rafiq.
Oleh karena itu, dia menegaskan untuk tidak ada perbuatan kerjasama yang tidak baik yang niatnya mau menolong tetapi justru memberikan sesuatu yang tidak baik kepada pegawai pemalas. "Jadi kalau dia tidak datang atau absen ya laporkan saja dan buat secara tertulis. Sanksinya kan sudah jelasa ada Perbup nomor 6,7 dan 8, dengan tindakan pemotongan haknya," terangnya.
Rafiq juga menakui ada beberapa dinas atau SKPD saat apel kemarin pagi dilaporkan banyak tidak hadir tanpa keterangan, kondisi ini ditegaskan akan terus diawasi dari hari kehari.
"Makanya saya minta kita apel bersama setiap Senin. Sanksinya pemotongan insentif akan terus dilakukan. Tujuannya untuk motivasi agar mereka itu (para pegawai) lebih disiplin, kalau dipotong itu nilainya tidak seberapa bagi daerah tapi kalau terus menerus tidak hadir maka haknya akan hilang karena terpotong," tegas Rafiq.
Disinggung wacana absensi online dan absen elektronik yang sempat disampaikan sektiar setahun lalu, Rafiq mengaku belum mampu melaksanakan. Dengan alasan dari segi biaya cukup besar sementara kondisi keuangan belum memungkinkan. Belum lagi absen elektronik atau sidik jadi yang telah diterapkan di beberapa SKPD sudah mulai tak berjalan karena banyak yang rusak. Sehingga terpaksa menggunakan cara manual, yang dipertegas dengan apel bersama setiap pagi Senin, apel di masing-masing SKPD saat masuk dan pulang kerja.(*)
