Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Semakin Meningkat
ROKAN HILIR,Seriau.com - Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana.
Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.
Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.
Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.
Menurut Bupati Rohil H Suyatno, perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supayapelaksanaan tidak menyimpang tujuan.
Berbagai ahli memberikan definisi perencanaan. Bahkan ada yang memberikan pengertian lebih luas mengemukakan lebih kepada kebijaksanaan pembangunan (development policy) bukan hanya perencanaan (plans) semata. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan Terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (agent of development), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi public untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.
Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunaan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu. Lebih rinci alasan diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan.
Pembangunan dilakukan dengan system berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir akan terus dilaksanakan dengan pola sistem pembangunan berkelanjutan. Pasalnya, Infrastruktur yang ada, dinilai masih belum cukup untuk lebih memajukan daerah yang berjuluk "Negri Seribu Kubah" ini. Kita akan terus membangunkan Infrastruktur demi menjadikan Rohil menjadi daerah yang maju dan berkembang dan setara dengan daerah lain di Provinsi Riau," kata Bupati.
Menurut Bupati, kendati Rohil sekarang ini sudah jauh lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, hal ini belumlah cukup. Sebab, masih banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan dan bangunan yang belum dibangunkan di berbagai daerah. Oleh sebab itulah, demi mencapai daerah yang maju, berkembang dan setara dengan Kabupaten/ Kota lainya di Riau, berbagai pembangunan infrastruktur tersebut akan terus dilaksanakan.
"Tujuan kita hanya satu. Menjadikan daerah negri seribu kubah ini sebagai daerah yang maju dan dikenal banyak daerah di Indonesia. Setakat ini, berbagai pembangunan telah dilaksanakan. Mulai dari pembangunan sarana perkantoran, gedung, jalan dan jembatan serta sarana pelayanan umum di berbagai daerah. Kedepan, pembangunan yang ada ini akan semakin ditambah. Sebab, pembangunan yang dilakukan selama ini tidak hanya fokus di satu daerah melainkan menyeluruh di semua Kecamatan," kata bupati.
Pembangunan yang akan terus dilaksanakan tersebut jelas bupati salah satunya seperti pembangunan jalan lintas pesisir mulai dari jembatan Pedamaran, Kubu, Sungai Daun, Pasir Limau Kapas hingga menebusi Panipahan dan direncanakan akan ditembusi ke Tanjung Balai Asahan Sumatra Utara (Sumut). Sementara dari jembatan Pedamaran akan menembusi sampai Sinaboi dan dicanangkan hingga ke Kota Dumai jika jalan yang telah dicanangkan sejak lama ini berhasil dibangunkan.
"Saat ini pembangunan jalan Sinaboi-Dumai yang telah lama kita canangkan akan bisa dilanjutkan. Jika jalan ini berhasil dilaksanakan, saya sangat yakin Kabupaten Rokan Hilir akan semakin bagus. Kesejahteraan masyarakat pasti akan meningkat. Oleh karena, ekonomi masyarakat diyakini juga akan meningkat tajam," sebut bupati.
Itulah sebabnya berbagai pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan. Namun, perlu untuk dimengerti, pembangunan ini hanya bisa dilaksanakan secara bertahap mengingat angaran yang ada hanya terbatas dan banyaknya pembangunan yang dilaksanakan, terang bupati, seraya berharap pembangunan demi memajukan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat ini mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.
Membuka keterisoliran dan angkat perekonomian prioritas dalam pogram
Bupati optimis pembangunan jalan lintas pesisir di Kabupaten Rokan Hilir akan tuntas tahun 2017 mendatang. Pasalnya, kondisi jalan lintas pesisir seperti di Kubu sudah dinantikan kalangan masyarakat menilai.
"Yang jelas, Pemkab menginginkan pembangunan jalan lintas pesisir perlu diselesaikan. Untuk itu, kita inginkan Pemprov Riau mau membantu. Sehingga keberadaan jalan lintas pesisir ini bisa membuka keterisoliran," ujarnya.
Bahwa keberadaan jalan lintas tersebut memberi dampak besar bagi perkembangan daerah khususnya di wilayah pesisir. Jika jalan lintas sudah tuntas, daerah pesisir akan berkembang pesat. Kalau hal ini dibiarkan tentu akan me jadi bomerang kepada Pemkab.
Selain itu, perekonomian masyarakat akan meningkat. Dan lambat laun kesejahteraan rakyat akan ikut terangkat. Seperti pembangunan dari Jembatan Pedamaran menembus Kubu, Sungai Daun, Pasir Limau Kapas dan Panipahan dan juga termasuk jalan lintas pesisir ini juga akan melintasi ke Tanjung Balai Asahan.
Jika jalan lintas ini nantinya sudah tembus. Maka Bagansiapiapi akan menjadi pusat kota perlintasan jalan pesisir. Dengan demikian, jelas selain Panipahan dan Sinaboi serta daerah pesisir lainya seperti Kubu dan Pekaitan, Bagansiapiapi juga akan ikut berkembang pesat. (Adv/Humas/Pemkab)
Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.
Menurut Bupati Rohil H Suyatno, perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supayapelaksanaan tidak menyimpang tujuan.
Berbagai ahli memberikan definisi perencanaan. Bahkan ada yang memberikan pengertian lebih luas mengemukakan lebih kepada kebijaksanaan pembangunan (development policy) bukan hanya perencanaan (plans) semata. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan Terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (agent of development), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi public untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.
Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunaan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu. Lebih rinci alasan diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan.
Pembangunan dilakukan dengan system berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir akan terus dilaksanakan dengan pola sistem pembangunan berkelanjutan. Pasalnya, Infrastruktur yang ada, dinilai masih belum cukup untuk lebih memajukan daerah yang berjuluk "Negri Seribu Kubah" ini. Kita akan terus membangunkan Infrastruktur demi menjadikan Rohil menjadi daerah yang maju dan berkembang dan setara dengan daerah lain di Provinsi Riau," kata Bupati.
Menurut Bupati, kendati Rohil sekarang ini sudah jauh lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, hal ini belumlah cukup. Sebab, masih banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan dan bangunan yang belum dibangunkan di berbagai daerah. Oleh sebab itulah, demi mencapai daerah yang maju, berkembang dan setara dengan Kabupaten/ Kota lainya di Riau, berbagai pembangunan infrastruktur tersebut akan terus dilaksanakan.
"Tujuan kita hanya satu. Menjadikan daerah negri seribu kubah ini sebagai daerah yang maju dan dikenal banyak daerah di Indonesia. Setakat ini, berbagai pembangunan telah dilaksanakan. Mulai dari pembangunan sarana perkantoran, gedung, jalan dan jembatan serta sarana pelayanan umum di berbagai daerah. Kedepan, pembangunan yang ada ini akan semakin ditambah. Sebab, pembangunan yang dilakukan selama ini tidak hanya fokus di satu daerah melainkan menyeluruh di semua Kecamatan," kata bupati.
Pembangunan yang akan terus dilaksanakan tersebut jelas bupati salah satunya seperti pembangunan jalan lintas pesisir mulai dari jembatan Pedamaran, Kubu, Sungai Daun, Pasir Limau Kapas hingga menebusi Panipahan dan direncanakan akan ditembusi ke Tanjung Balai Asahan Sumatra Utara (Sumut). Sementara dari jembatan Pedamaran akan menembusi sampai Sinaboi dan dicanangkan hingga ke Kota Dumai jika jalan yang telah dicanangkan sejak lama ini berhasil dibangunkan.
"Saat ini pembangunan jalan Sinaboi-Dumai yang telah lama kita canangkan akan bisa dilanjutkan. Jika jalan ini berhasil dilaksanakan, saya sangat yakin Kabupaten Rokan Hilir akan semakin bagus. Kesejahteraan masyarakat pasti akan meningkat. Oleh karena, ekonomi masyarakat diyakini juga akan meningkat tajam," sebut bupati.
Itulah sebabnya berbagai pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan. Namun, perlu untuk dimengerti, pembangunan ini hanya bisa dilaksanakan secara bertahap mengingat angaran yang ada hanya terbatas dan banyaknya pembangunan yang dilaksanakan, terang bupati, seraya berharap pembangunan demi memajukan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat ini mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.
Membuka keterisoliran dan angkat perekonomian prioritas dalam pogram
Bupati optimis pembangunan jalan lintas pesisir di Kabupaten Rokan Hilir akan tuntas tahun 2017 mendatang. Pasalnya, kondisi jalan lintas pesisir seperti di Kubu sudah dinantikan kalangan masyarakat menilai.
"Yang jelas, Pemkab menginginkan pembangunan jalan lintas pesisir perlu diselesaikan. Untuk itu, kita inginkan Pemprov Riau mau membantu. Sehingga keberadaan jalan lintas pesisir ini bisa membuka keterisoliran," ujarnya.
Bahwa keberadaan jalan lintas tersebut memberi dampak besar bagi perkembangan daerah khususnya di wilayah pesisir. Jika jalan lintas sudah tuntas, daerah pesisir akan berkembang pesat. Kalau hal ini dibiarkan tentu akan me jadi bomerang kepada Pemkab.
Selain itu, perekonomian masyarakat akan meningkat. Dan lambat laun kesejahteraan rakyat akan ikut terangkat. Seperti pembangunan dari Jembatan Pedamaran menembus Kubu, Sungai Daun, Pasir Limau Kapas dan Panipahan dan juga termasuk jalan lintas pesisir ini juga akan melintasi ke Tanjung Balai Asahan.
Jika jalan lintas ini nantinya sudah tembus. Maka Bagansiapiapi akan menjadi pusat kota perlintasan jalan pesisir. Dengan demikian, jelas selain Panipahan dan Sinaboi serta daerah pesisir lainya seperti Kubu dan Pekaitan, Bagansiapiapi juga akan ikut berkembang pesat. (Adv/Humas/Pemkab)
