Pekanbaru.SeRiau
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Provinsi Riau, Kamis (13/10) di Balai Serindit, Gedung Daerah.
TPAKD dan Satgas Waspada ini hasil bentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Riau.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman dalam sambutanya mengatakan keberadaan satgas waspada investasi dapat mengatasi permasalahan investasi ilegal yang selama ini sudah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit."Ini sebagai langkah kita untuk mencegah investasi bodong atau legal yang terjadi di Riau. Jadi kami sangat mendukung," kata Gubri, Kamis (13/10)
Pembentukan TPAKD dimaksudkan meningkatkan percepatan akses keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pembentukan TPAKD dan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dengan tujuan utamanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Mulyanto mengatakan tim Satgas waspada investasi Provinsi Riau mengatakan investasi bodong atau ilegal di Indonesia semakin marak, untuk menanggulanginya, OJK membentuk Satgas waspada investasi untuk mempersempit ruang gerak para pelaku. Sebab saat ini sudah dibentuk di 29 provinsi se Indonesia.
"Satgas waspada investasi ditujukan untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal yang meresahkan masyarakat, melalui upaya preventif, kuratif dan represif (penegakkan hukum)," katanya
Menurutnya, sampai saat ini masyarakat masih sering menerima penawaran investasi dari pihak yang tidak memiliki perizinan dalam pengelolaan investasi dan penghimpunan dana masyarakat yang ditawari investasi dengan janji keuntungan yang sangat tinggi di luar batas kewajaran.
Ketua OJK Provinsi Riau, M Nurdin Subandi dalam sambutanya mengatakan
setelah pembentukan TPAKD dan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi terlaksana, ia pun meminta dukungan dan peran aktif pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman untuk sama-sama meningkatkan ketersediaan akses keuangan yang ada di Riau."Peran aktif pemerintah bersama TPAKD dapat memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Seperti halnya, program ketahanan pangan, pengembangan sistem keuangan daerah, pembiayaan kepada UMKM dan ekonomi kreatif serta mengedukasi dan literasi masyarakat,"
Keanggotaan TPAKD Provinsi Riau sendiri terdiri dari 20 perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Perwakilan Bank Indonesia, 8 perwakilan dari asosiasi, dan 3 perwakilan dari Perguruan Tinggi. (zal)
