SeRiau - PEKANBARU - Merespon terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F - PKS) DPRD Provinsi Riau menggelar Focus Group discussion (FGD) dengan Humas PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Agustiawan, di Ruang Rapat Fraksi PKS DPRD Riau, pada Rabu 30 Maret 2022. 

Hadir pada pertemuan tersebut Ketua Fraksi PKS DPRD Riau Markarius Anwar, Bendahara Fraksi PKS Adam Syafaat, Anggota Fraksi PKS Sofyan Siroj Abdul Wahab dan Staf Ahli Fraksi, Idral.

Di hadapan Anggota Fraksi PKS DPRD Riau, Agustiawan mejelaskan penyebab kelangkaan biosolar. Sehingga mengakibatkan konsumen sulit mendapatkan biosolar di sejumlah wilayah di Riau.

Mengawali pemaparannya, Agus Setiawan menyampaikan, untuk penyaluran solar sendiri berjalan lancar dari Pertamina tidak masalah. Namun Agus mengungkapkan bahwa ada pengurangan kuota biosolar di Riau pada tahun 2022. Tapi dikatakannya stok masih aman.

Selain itu, Gubernur Riau juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE Gubri 272/SE/ESDM/2021 tentang penyaluran JBT biosolar. SE tersebut mengatur jenis-jenis kendaraan yang dilarang menggunakan biosolar. Seperti Kendaraan industri pengangkut hasil perkebunan, CPO, pertambangan dan kendaraan Dinas Pemerintah terkecuali mobil layanan seperti ambulans. 

Lantas yang menjadi pertanyaan, apa penyebab kelangkaan biosolar ?. Anggota DPRD Riau F-PKS Sofyan Siroj dan Adam Syafaat menduga ada beberapa faktor.

Pertama ialah, Sofyan Siroj menilai pengurangan kuota juga menjadi penyebabnya, sementara demand atau kebutuhan biosolar semakin meningkat. 

Info terbaru, melansir dari infopublik.id, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar telah menyampaikan surat usulan penambahan kuota jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Biosolar Tahun 2022 sebesar 884.590 KL kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas), dengan nomor surat 541/DESDM-02/765.

Kemudian yang kedua, pengawasan yang tidak maksimal oleh pemerintah. “Jadi saya rasa Surat Edaran Gubri itu percuma saja jika tidak ada pengawasan dilapangan. Maka pemprov Riau harus segera melakukan pengawasan dan Tindakan tegas bagi pelanggar aturan tersebut,” pungkasnya.

Ketiga, diduga maraknya kendaraan industri yang menggunakan biosolar bersubsidi. Seperti beberapa waktu lalu sempat viral di Tiktok soal adanya kendaraan pengangkut hasil perkebunan yang ingin membeli JBT jenis solar, padahal itu dalam SE adalah dilarang.

Adam Syafaat menambahkan, faktor ke empat ialah selisih harga bisolar dengan dexlite sangat jauh, yang menyebabkan penggunaan biosolar meningkat.

“Kalau dulu selisih harga biosolar dengan dexlite tidak begitu jauh, sehingga konsumen tidak terlalu berat menggunakan dexlite, sehingga tidak terjadi antrian Panjang. Tapi semenjak harga dexlite melambung tinggi, konsumsi biosolar juga menjadi tinggi,” tambahnya,

Alasanya selanjutnya, sesuai yang dungkapkan Humas PT Pertamina Sumbagut, bahwa teknis penyaluran kuota BBM tahun 2022 berbeda dengan tahun 2021. Di mana saat ini penyaluran kuota BBM tidak lagi berdasarkan wilayah, tapi berdasarkan per lembaga penyalur seperti SPBU. 

“Artinya, kalau dulu antara wilayah yang tinggi dan rendah konsumsi BBM nya bisa kami sesuaikan kuotanya, untuk mengurangi antrian dan kelangkaan, tapi saat ini tidak bisa,” ungkap Agus Setiawan.

Pada pertemuan itu Agus menjelaskannya, proses penetatapan kuota ada pada BPH Migas, bukan di Pertamina. Kuota ditetapkan oleh BPH Migas berdasarkan usulan dari Pemda dan pertimbangan lain oleh BPH Migas. Sehingga Pertamina hanya menerima SK penugasan saja. (Imt)