SeRiau - Junta militer baru yang berkuasa di Myanmar menanggapi protes yang sedang berlangsung terhadap kudeta baru-baru ini dengan memberlakukan pemadaman akses internet secara nasional, NetBlocks Internet Observatory melaporkan pada hari Sabtu (06/02). Meski internet padam, demonstrasi di negara ini terus digelar dengan sekitar 3.000 massa berkumpul di dekat Universitas Yangon.

Massa meneriakkan seruan: "Kediktatoran militer harus runtuh" dan "Hancurkan kediktatoran." Lebih dari 100 polisi dengan perlengkapan antihuru-hara dikerahkan untuk menghadang para pengunjuk rasa melanjutkan aksi mereka dan massa pun meninggalkan area unjuk rasa tanpa konfrontasi. Namun mereka diharapkan berkumpul lagi di bagian lain di ibu kota pada Sabtu malam.

Seruan untuk memprotes pemerintahan militer telah menyebar secara online dan ungkapan untuk menyatakan perbedaan pendapat jadi lebih berani.

Pemadaman internet hari Sabtu adalah kali kedua yang dilakukan oleh militer sejak melakukan kudeta tahun ini, yang pertama terjadi pada 2 Februari ketika militer menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemimpin lainnya.

 

Kampanye lawan perbedaan pendapat di internet

Junta militer telah menindak sejumlah media sosial, seperti menutup akses Facebook dan Twitter dalam beberapa hari terakhir. Mereka juga memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk memblokir akses ke situs tertentu yang populer digunakan untuk mengorganisasikan perlawanan. Pengguna Facebook dengan cepat berkumpul di forum "Gerakan Pembangkangan Sipil" sebelum layanan ini ditutup.

Perusahaan telekomunikasi Norwegia, Telenor, mengonfirmasi bahwa mereka telah diminta untuk menutup akses ke layanan media sosial. Perusahaan tersebut mengatakan telah mempertanyakan seberapa perlunya permintaan tersebut, tetapi tetap menurutinya.

Namun beberapa pengguna berhasil menghindari pemblokiran dengan menggunakan layanan VPN dengan tagar yang sedang tren seperti #WeNeedDemocracy dan #HeartheVoiceofMyanmar.

 

PBB perintahkan militer untuk lepaskan kekuasaan

NetBlocks Internet Observatory mengungkapkan bahwa Myanmar telah mengalami pemadaman kedua dalam sebuah cuitan pada hari Sabtu, menjelaskan bahwa "data jaringan real-time menunjukkan konektivitas nasional turun 54 persen dari tingkat biasa karena pengguna melaporkan kesulitan untuk mengakses internet."

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat (05/02) bahwa: "Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuat komunitas internasional bersatu dalam memastikan bahwa kondisi diciptakan untuk membalikkan kudeta ini."

Komentarnya muncul setelah utusan khusus PBB melakukan kontak pertama dengan wakil komandan militer Myanmar dan telah mendesak junta untuk mundur dan mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Media pemerintah Myanmar melaporkan pada hari Sabtu bahwa para pejabat militer telah bertemu dengan para diplomat dan meminta mereka untuk bekerja dengan para pemimpin baru negara itu.

"Pemerintah memahami keprihatinan masyarakat internasional terhadap kelanjutan proses transisi demokrasi Myanmar," kata Menteri Kerjasama Internasional Ko Ko Hlaing dalam pertemuan tersebut. (**H)

Sumber: detikNews