SeRiau - Para gubernur yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7), mengeluhkan aturan terbitan pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19 yang kerap berganti-ganti. Hal ini membuat pengendalian Covid-19 menjadi terkendala.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi contoh, salah satu peraturan yang dikeluhkan pihak rumah sakit adalah batas atas tarif rapid test Covid-19. Jauh sebelum aturan mengenai batasan tarif ini terbit, pihak rumah sakit di Jawa Barat berbondong-bondong membeli alat rapid test dengan harga rata-rata Rp 300 ribu per unitnya.

"Tiba-tiba ada edaran Dirjen (Kemenkes) yang maksimal hanya 150 ribu. Ini banyak rumah sakit berhenti tidak melakukan kegiatan. Nah itu contoh kecil," jelas Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Konsistensi aturan seperti ini yang menurut Emil perlu dikaji agar penanganan dan pengendalian Covid-19 di lapangan berjalan lebih optimal.

Selain itu, Emil juga menyampaikan bahwa, pihaknya akan menjalankan perintah presiden untuk mempercepat belanja anggaran di daerah. Menurutnya, belanja pemerintah memang menjadi satu-satunya tumpuan untuk bisa menggerakkan perekonomian. Pemerintah tak bisa lagi bergantung pada motor penggerak ekonomi seperti perdagangan atau investasi yang kini sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Nah, presiden berharap agar kita bisa tumbuh di akhir tahun ini, caranya ternyata kuncinya di 3 bulan ke depan ini. Juli-Agustus-September menjadi bulan kritis untuk menjadikan kita bisa positif di tahun depan atau negatif. Kita semua bersemangat," katanya.

Pemprov, ujar Emil, juga berkomitmen untuk memangkas regulasi yang menghambat proses belanja pemerintah. Target pemda adalah mempercepat belanja APBD dalam tiga bulan ke depan agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa pulih ke rentang positif pada kuartal III 2020.

Beberapa pos belanja yang akan dipercepat, menurut Emil, antara lain adalah belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan belanja modal.

"Kalau yang konstruksi juga dipercepat dengan standar yang sama, cuma kebanyakan kan kita beli barang di katalog," katanya.

Presiden Jokowi menyampaikan, realisasi penggunaan anggaran di daerah saat ini masih lambat. Bahkan dana APBD yang masih mengendap pun mencapai Rp 170 triliun.

Di berbagai kesempatan, Presiden selalu menekankan agar baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera meningkatkan realisasi anggaran belanjanya. Sehingga, dapat mendorong perputaran roda perekonomian masyarakat.

“Perlu saya ingatkan, uang pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, guede sekali ini,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7).

Jokowi pun mengaku dirinya selalu memantau dan mengawasi penggunaan anggaran baik di kementerian maupun di daerah. Sayangnya, lanjutnya, tak ada peningkatan realisasi penggunaan anggaran baik dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, maupun belanja modal.

“Kemarin saya ulang lagi, ini enggak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota,” ucap dia. (**H)

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID