SeRiau - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Beka Ulung Hapsara menilai, perlu dilakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan di Papua.

Beka menyebut, mekanisme pengamanan Papua perlu dilakukan secara lebih humanis. Jangan sampai, kehadiran aparat keamanan di Papua justru menjadi penyumbang bagi panasnya situasi di provinsi tersebut.

"Karena banyak juga masyarakat Papua masih trauma dengan kehadiran militer. Artinya trauma masa lalu karena operasi militer dan sebagainya, ini juga harus jadi bahan evaluasi yang lain, sehingga pendekatannya lebih humanis," katanya usai acara launching dan diskusi buku Papua Bukan Tanah Kosong, di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/11/2019).

Menurut Beka, pendekatan yang humanis bisa diartikan dengan pendekatan menggunakan pertimbangan nilai budaya dan lokal.

Tradisi keagamaan, upacara adat, dan hal-hal lain semacam ini harus tetap dijunjung dalam upaya pengamanan.

"Ini juga penting untuk melihat untuk mengakui adat istiadat dan eksistensi masyarakat Papua," ujarnya.

Evaluasi mekanisme pengamanan, lanjut Beka, bukan berarti menarik seluruh aparat keamanan yang ada di Papua.

Beka menyebut, baik militer maupun polisi tetap diperlukan untuk menjaga keamanan. Hanya saja, penekanannya adalah penagamanan yang lebih manusiawi.

"Kami sepakat bahwa kemudian kehadiran militer dan polisi di Papua itu diperlukan untuk masalah keamanan. Kalau ada tindakan kriminal, kejahatan dan lain sebagainya, siapa yang kemudian akan menjaga atau memproses itu?," ujar Beka.

"Tapi tentu saja kemudian bagaimana sedikit demi sedikit trauma di masyarakat itu dihilangkan tentu saja memulainya dari evaluasi tadi," lanjutnya. (**H)

Sumber: KOMPAS.com