SeRiau -- Mahasiswa bakal mengawal jalannya Sidang Paripurna terakhir DPR masa jabatan 2014-2019 pada Senin (30/9) depan. Aksi tetap berjalan meskipun Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan tak ada pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) menjadi Undang-undang (UU).

Perwakilan BEM Jakarta Andi Prayoga mengatakan mahasiswa tengah membangun konsolidasi ulang usai aksi demo pada Selasa (24/9) silam.

"(Konsolidasi) agar kami semua mahasiswa Indonesia bisa satu suara dan satu keresahan untuk turun ke jalan menyuarakan suara kami, suara rakyat," katanya, Sabtu (28/9).

Ia menjelaskan aksi tetap berlangsung lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya menunda pengesahan pengesahan rancangan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada periode DPR saat ini. Di sisi lain, lanjut dia mahasiswa juga terlanjur kecewa atas pengesahaan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 September 2019 silam.

Selain RKUHP, mantan gubernur DKI Jakarta juga meminta DPR menunda pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan.

"Kami bukan minta menunda tapi menolak RKUHP yang kontroversial dan bermasalah," ujar Andi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) R. Saddam Al- Jihad menuturkan pihaknya memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aksi.

"Misalkan teman-teman mahasiswa ada aksi untuk kawal atau teman-teman HMI di daerah mau kawal, silakan kawal bersama," tuturnya.

Sebelumnya, Bamsoet menyebut agenda rapat paripurna DPR terakhir hanya berisi pidato penutupan sekaligus perpisahan anggota dewan yang tak melanjutkan masa tugasnya di periode selanjutnya.

"Tidak ada (pengesahan RUU). Hanya penyampaian pidato penutupan dan perpisahan," kata Bamsoet.

Sumber CNN Indonesia