SeRiau - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai pemerintah tidak memiliki strategi jitu untuk menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Teranyar, asap masih mengepul di langit Jambi, Riau, Sumatera Selatan, dan sebagian Kalimantan.

"Sepertinya tidak ada strategi dan tidak ada kemampuan membaca secara keseluruhan apa yang menyebabkan kebakaran hutan berulang-ulang. Oleh sebab itu pemerintah memerlukan komunikasi publik yang rutin tentang apa yang akan dilakukan," kata Fahri saat berbincang dengan Okezone, Selasa (24/9/2019).

Fahri meminta pemerintah mampu memobilisasi berbagai potensi yang ada untuk menanggulangi karhutla. Potensi yang dimobilisasi tersebut tidak hanya berada di dalam negeri, tapi juga yang datang dari luar negeri. Pasalnya, ada beberapa negara tetangga yang terdampak langsung kabut asap ini.

"Kita tahu ada beberapa negara tetangga kita terkena langsung. Seharusnya seperti Pak Mahathir tawarkan bantuan, itu bagian strategi kita secara nasional. Kalau kita enggak punya strategi, orang tuh bingung mau bekerjasama dengan kita gimana," tuturnya.

Indonesia, kata Fahri, dikenal memiliki hutan yang luas. Bahkan hutan di Indonesia menjadi paru-paru dunia. Karena itu seharusnya pemerintah dapat melindungi hutan di Tanah Air dari kebakaran dengan strategi global yang melibatkan banyak pihak.

"Karena hutan Indonesia itu paru-paru dunia maka harusnya melindunginya merupakan dari strategi global," kata Fahri.

Ia berujar, Indonesia sebenarnya telah memiliki teknologi satelit untuk mendeteksi adanya titik api (hot spot). Bahkan satelit itu dapat mengetahui siapa yang menciptakan titik api tersebut. Jika itu dipakai, maka pencegahan karhutla bisa sedini mungkin dilakukan.

Sementara itu, pada sisi penegakan hukum, Fahri setuju bila pelaku pembakaran hutan dan lahan diganjar hukuman berat. Pasalnya, apa yang ia lakukan berdampak dahsyat bagi keberlangsungan hidup manusia. Tercatat banyak masyarakat yang terkena penyakit ISPA akibat kabut asap ini. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia.

"Maka layak pembakar hutan itu dikenakan hukuman yang lebih berat karena efeknya dahsyat. Hal-hal seperti ini yang seharusnya memerlukan manajemen dan komunikasi pemerintahan yang dilakukan rutin, bukan seperti diam-diam membisu datang ke lokasi, bukan begitu cara kita menghadapi persoalan dalam tubuh bangsa," pungkasnya.

 

 

 

 

 

Sumber Okezone