SeRiau - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan Benny Wenda, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berada di balik aksi demonstrasi anarki yang terjadi di dalam dan di luar Papua dan Papua Barat.

"Saya sudah dapat beberapa data, KNPB main, ULMWPP main. Dan saya tahu rangkaiannya ke mana, termasuk gerakan AMP, teman-teman adik-adik Aliansi Mahasiswa Papua, ini juga digerakkan oleh mereka," ujar Tito di Jayapura, Papua, seperti dilansir dari CNN Indonesia TV, Kamis (5/9). "Jadi apa yang terjadi di Papua saat ini dan di luar itu semua didesain oleh kelompok yang ada di sini. Dan itu akan saya kejar," tambahnya.

Sebelumnya hal serupa juga dikemukakan Karonpenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Namun, posisi Benny yang kini berada di luar negeri dan bukan lagi warga negara Indonesia membuat Polri bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk menyikapinya.

"BW kan Warga Negara Asing, kemudian fokusnya kan berada di luar negeri, jelas hukum Indonesia tidak akan menjangkau ke sana. Ranahnya Kemenlu, Kemenlu sudah mengambil langkah-langkah diplomatis," ujar Dedi seperti dilansir dari CNN Indonesia TV.

Selain itu, mengerucutnya terkait aksi rusuh Papua yang diduga digerakkan Benny Wenda dkk, kata Dedi, adalah buah identifikasi pihaknya bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Menyebarkan baik di media sosial maupun di grup-grupnya mereka di dunia internasional, khususnya di wilayah negara (Asia) Pasifik," tutur Dedi.

Menurut Tito, aksi kerusuhan Papua dilakukan menjelang rapat di Komisi HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada 9 September nanti. Kerusuhan di Papua nantinya akan dilaporkan melalui rapat tersebut.

Komisi HAM PBB akan mengadakan rapat rutin ke 42 pada 9-27 September ini. Agendanya membahas isu-isu HAM di Afrika bagian Sub-Sahara dan Asia Tenggara.

Pihak kepolisian juga menyebut Benny Wenda memiliki jaringan tokoh separatis Papua yang tersebar di Eropa, Asia Pasifik dan Afrika. Jaringan-jaringan tersebut disebut membantu menyebarkan berita-berita provokasi di benua-benua tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Benny Wenda menampik tudingan menjadi dalang dari kerusuhan yang berbau kekerasan di Papua dan Papua Barat. Benny menyatakan dirinya selalu mengarahkan masyarakat Papua berdemonstrasi secara damai.

"Tuntutan saya, kepemimpinan saya itu secara damai untuk referendum. Waktu saya memimpin, saya selalu mengarahkan kepada rakyat Papua untuk secara peacefullydemonstrasi menyampaikan pendapat kepada bangsa Indonesia, terutama tuntutan referendum. Saya tidak pernah provokasi harus ada violent atau serupanya," tuturnya seperti dilansir dari CNN Indonesia TV.

Sebelumnya Benny Wenda dilaporkan mendesak pemerintah Australia agar mengecam 'tindakan keras' Indonesia terhadap demonstran di Papua.

Dalam wawancaranya dengan stasiun televisi SBS News, Benny menyatakan melalui sambungan telepon agar PBB melakukan intervensi terhadap kasus Papua. Ia mengatakan tak ingin kasus Papua berakhir seperti Timor Timur.

Bulan lalu pemimpin negara di Pasifik juga sempat mendesak Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki situasi HAM yang dianggap memburuk. Desakan tersebut dinyatakan lewat dokumen communique yang disahkan para pemimpin negara Pasifik dalam Pacific Islands Forum .

 

 

 

 

Sumber CNN Indonesia