SeRiau -- Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) mengkritik penyampaian visi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai lebih banyak membahas soal masa depan ekonomi nasional. Jokowi dianggap tak menyinggung banyak hal soal pembangunan negara hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).

Padahal, menurut Direktur Eksekutif ICJR Anggara, untuk mendorong pembangunan ekonomi, perlu pembangunan negara hukum demi kepastian berusaha di Indonesia. 

"Dalam konteks pidato presiden, ICJR mengingatkan bahwa pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," katanya melalui keterangan tertulis. 

Anggara menuturkan pembangunan negara hukum bukan hanya bagian dari agenda kerja pemerintahan, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional untuk setiap Kepala Negara. 

Menanggapi hal itu, Direktur Program Tim Kampanye Nasional Aria Bima membantah Jokowi tak memprioritaskan permasalahan hukum dan HAM. Namun menurutnya, Jokowi memang lebih memprioritaskan persoalan ekonomi dalam penyampaian visi.

"Ini tadi kan persoalan ekonomi ya, kalau persoalan hukum dan HAM tentu tidak hanya kita tetapi persoalan dunia. Tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang harus dirampungkan oleh Pak Jokowi," ucap Aria.

Politikus PDIP ini tak menampik masih banyak persoalan hukum dan HAM selama masa kepemimpinan Jokowi lima tahun terakhir. Namun ia menekankan pentingnya kompetensi agar Indonesia memiliki daya saing tanpa meninggalkan permasalahan hukum dan HAM. 

"Ya pasti (masih ada persoalan). Ini bukan pemerintahan malaikat, ada sesuatu yang kurang. Tentu kita tidak ingin membangun Indonesia yang berdaya saing, yang mempunyai kompetensi dalam konteks persaingan global tapi meninggalkan persoalan HAM," katanya.

Sumber CNN Indonesia