SeRiau - Kementerian Kesehatan telah bersurat ke seluruh dinas kesehatan di Indonesia terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal dan sakit dalan mengawal pemilu serentak 2019. Menteri Kesehatan Nila Moeloek meminta seluruh dinas kesehatan untuk bergerak menangani kasus ini. 

"Jadi kami sudah bersurat ke seluruh Indonesia ke Dinas Kesehatan untuk mereka bergerak. Tadi di WhatsApp saya sudah lihat, yang ini sudah bergerak, daerah ini, daerah itu, semuanya sudah bergerak," ujar Nila saat ditemui di pabrik rapid test Kimia Farma di Bali, Kamis (23/4).

Nila menyebut, seluruh tenaga TPS kini dicek kesehatannya. Sehingga, nantinya tak ada lagi korban yang harus meregang nyawa dalam mengawal pemilu serentak ini.

"Jadi semua tenaga TPS ini semua diperiksa. Kesehatannya dijaga sekarang, tapi sudah ada yang meninggal dan sebagainya," tuturnya.

Menurut Nila, memang tidak seharusnya pekerja KPPS maupun pengawal pemilu lainnya dipekerjakan 24 jam. Seharusnya diberlakukan sistem shifting untuk membuat para pekerja dapat beristirahat.

"Ini yang barangkali mungkin belum tidak dipersiapkan dengan baik," ucapnya.

Dia menyebut, jam kerja yang panjang bisa jadi menjadi alasan banyaknya petugas KPPS yang meninggal. Kelelahan bisa menjadi faktor utama banyaknya petugas yang meninggal.

"Jadi misalnya kalau saya terus terang kalau saya 24 jam, mungkin saya hipertensi, obatnya tidak saya bawa ya tentu setelah berapa jam, kemudian keadaannya capek lelah stres dan mereka tidurnya juga kan tidak disediakan tempat tidur kan. Tidak ada tempatkan. Kemudian bisa tensinya naik dan akhirnya serangan attack," terangnya.

Sebelumnya, data terakhir KPU mengungkap total 667 petugas KPPS yang terkena musibah baik meninggal maupun sakit. Petugas yang meninggal kini bertambah menjadi 119 orang. Sementara untuk petugas yang sakit, tercatat mencapai 548 orang dan tersebar di 25 provinsi. 

"Berdasarkan data yang kami himpun hingga pukul 16.30 WIB, petugas kami yang mengalami kedukaan 119 meninggal dunia," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (23/4). (**H)

Sumber: kumparanNEWS