SeRiau - Sejumlah anggota KPPS meninggal dunia akibat menjalankan tugasnya pada Pemilu 2019. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan perlunya ada evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini.

"Itulah yang kita khawatirkan sejak awal. Bahwa ini pemilu yang terumit, ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS juga di kepolisian ada korban," kata JK usai pertemuan dengan para tokoh Islam di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (22/4).

"Tentu harus evaluasi yang keras, salah satu hasil evaluasi dipisahkan antara pilpres dengan pileg itu supaya bebannya jangan terlalu berat," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemilihan caleg diselenggarakan tertutup oleh parpol. Masyarakat hanya perlu mencoblos parpol, lalu setelah itu parpol menentukan calon legislatifnya sendiri.

"Termasuk juga caleg-caleg itu tertutup. Pilih partai saja, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung," ujar JK.

Sementara itu mantan Ketua MK, Mahfud MD yang juga hadir mendorong pembahasan UU Pemilu dilaksanakan di awal masa pemerintahan. Menurutnya revisi terhadap UU Pemilu akan lebih mudah dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya.

"Menurut saya harus diagendakan undang-undang (pemilu) itu di awal-awal pemerintahan. Jangan menjelang berakhir. Kalau menjelang berakhir perdebatannya ndak selesai-selesai," terang Mahfud.

"Jadi pemerintahan tahun pertama itu diperbaiki sistem itu semua sehingga kalau ada penyempurnaan, melalui judicial review dan sebagainya bisa jalan jauh sebelum mendekati pemilu," timpalnya.

KPU mencatat, hingga hari ini, Senin (22/4) pukul 16.15 WIB, menunjukkan ada 90 petugas KPPS meninggal dunia. Sementara itu ratusan petugas sakit.

Laporan KPU memperlihatkan, faktor kelelahan menjadi penyebab yang paling besar petugas sakit. Selain itu, beberapa petugas mengalami tifus dan stroke.

"Kemudian 374 orang sakit, (penyebabnya) bervariasi," ungkap Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Jumlah yang meninggal dan sakit itu berasal dari 19 provinsi. Di antaranya meliputi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. (**H)

Sumber: kumparanNEWS