SeRiau - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengakui, proses pencocokan dan penelitian ( coklit) data pemilih pemilu tidak bisa berjalan seratus persen.

Petugas coklit tak bisa sepenuhnya menjangkau pemilih untuk dicatat dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT). Akibatnya, tak semua pemilih yang tercatat dalam DPT adalah hasil dari pencocokan dan penelitian petugas langsung ke lapangan.

"Kecil kemungkinan coklit bisa 100 persen dilaksanakan. Karena ketika teman-teman melakukan coklit di lapangan itu bisa jadi ketika didatangi ke rumahnya, yang di rumah sedang tidak ada di rumah sama sekali," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Pramono mengatakan, kerap kali ketika petugas coklit mengunjungi rumah penduduk, pemilik rumah sedang beraktivitas di luar sehingga tak bisa ditemui.

Lain lagi ketika di lingkungan perumahan elite atau apartemen, petugas tak bisa masuk karena proses perizinan yang ketat.

"Jadi ada hal-hal yang sifatnya teknis yang itu kadang-kadang membuat petugas kami kesulitan melakukan coklit yang harus dilakukan berulang-ulang yang itu pun tetap belum bisa, belum tentu ketemu dengan orang yang dituju," ujar dia.

Akibat dari proses coklit yang tak maksimal, muncul data Warga Negara Asing (WNA) pemilik e-KTP yang masuk DPT.

Namun demikian, saat ini data tersebut telah dicoret dan dibersihkan dari DPT.

KPU juga terus melalukan penyempurnaan DPT hingga menjelang hari pemungutan suara, 17 April 2019. KPU selesai melakukan penyusunan DPT Pemilu 2019 pada 15 Desember 2018.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih mencapai 192.828.520 orang yang terdiri dari 96.271.476 laki-laki dan 96.557.044 perempuan. (**H)

Sumber: KOMPAS.com