SeRiau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut baru 17 persen atau sekitar 40 Pejabat yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) kepada KPK. Dari jumlah itu tak sampai 10 persen anggota legislatif yang menyerahkan hasil LHKPN.

"Dari sektor legislatif yaitu DPR RI jadi sekitar 7 persenan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (24/2).

Tak hanya DPR RI, Febri menyebut banyak anggota DPRD DKI yang juga belum melapor kekayaannya ke KPK tahun 2018. Febri pun mengimbau agar para anggota dewan menghubungi KPK jika mengalami kendala.

"Contoh tahun 2018 kemarin, anggota DPRD DKI tidak satupun yang melaporkan kekayaan. Ini tentu saja angka yang mestinya perlu dilihat oleh publik, untuk menentukan siapa calon yang pantas dipilih untuk duduk di DPR RI ataupun di DPRD," jelas Febri.

Adapun pelaporan kekayaan, menurut Febri tidaklah sulit. Pejabat hanya perlu melapor melalui laman resmi LHKPN dan melaporkan seluruh kekayaan yang dimiliki.

"Masih ada waktu, maka KPK juga mengimbau masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 ini untuk melaporkan kekayaannya," tegas Febri.

Terpisah Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi membantah tudingan Febri. Dia menyatakan dirinya telah melaporkan kekayaan sebagai penyelenggara negara setiap tahun.

"Jadi tolong dicek kembali soal DPRD DKI itu. Saya pribadi sudah melaporkan bahkan tahun ini saya pertama yang melaporkan," ujar Prasetio saat dikonfirmasi.

Dia mengatakan sebagai penyelenggara negara sudah sedianya melaporkan kekayaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat. Ia pun mengatakan mendukung setiap program pemerintah untuk transparansi kekayaan pejabat.

"Saya kira sudah sewajarnya kita memang melaporkan itu, jadi tidak ada masalah. Kita ikuti prosedur," jelas dia.

Terakhir, Prasetio juga mengimbau agar pejabat lainnya turut melaporkan kekayaan. Pelaporan menurutnya sebagai bentuk integritas dewan kepada masyarakat maupun negara. 

Sumber CNN Indonesia