SeRiau - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk tidak melayani melayani dan mengakomodir kepentingan peserta para pasangan calon (paslon) saat debat pemilihan presiden (pilpres), tapi KPU harus mampu menjembatani kehendak publik sebagai pemilih yang juga punya hak untuk mendapatkan informasi yang cukup komprehensif melalui debat yang berkualitas.

Pangi Syarwi Chaniago, pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting kepada Okezone, Senin (21/1/2019) menilai debat perdana Pilpres 2019 adalah tontonan paling memalukan yang disuguhkan KPU sepanjang sejarah debat pilpres di Indonesia.

Pangi berpendapat, “KPU sepertinya tidak punya malu dan beban moral memberikan tontonan yang tidak mendidik padahal hajatan ini memakan biaya yang tidak sedikit.”

“Dengan arugumentasi ingin menjaga martabat/wibawa pasangan capres-cawapres KPU membuat terobosan paling ‘gila’ sepanjang sejarah, memberikan bocoran atau kisi-kisi pertanyaan sebelum debat dilaksanakan,” tambahnya.

Pangi berujar debat pilpres adalah momen untuk masyarakat mendengar dan mendalami narasi dan pikiran para paslon, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

“Tidak ada lagi kisi kisi/hentikan bawa contekan dan tablet, singkirkan meja podium debat, enggak usah dikasih waktu pakai menit menit segala, biar saja mengalir, orasi dengan jalan pikiran liar paslon, host/moderator hanya membuka, panelis langsung bertanya dengan peryanyaan yang punya daya kejut,” paparnya.

Dengan begitu, kata Pangi para paslon bisa berpetualang dengan pikiran sendiri. Kemudian para kandidat bisa saling memotong dan menyanggah, sehingga suasana menjadi hidup serta cair karena adanya interaksi antar kandidat

“Suporter ndak perlu hadir, biarkan masing-masing paslon adu narasi dan imaginasi, karena kita tidak sedang menilai jumlah tepuk tangan dan yel-yel yang paling ramai, tapi rakyat ingin tahu program paslon dan kemampuan mereka mengurai problem fundamental di republik Indonesia,” tutur Pangi. (**H)

Sumber: Okezone