SeRiau - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pelonggaran investasi asing yang pekan lalu dilakukan pemerintah sudah dikomunikasikan dengan para pengusaha. Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait protes kalangan dunia usaha yang meminta pemberlakuan pelonggaran investasi asing ditunda karena mereka merasa belum diajak komunikasi. 

"Komunikasi sudah berjalan kok, semua jalan," kata Luhut, Rabu (21/11).

Menurut Luhut, sejumlah pernyataan pengusaha yang mengklaim tak ada obrolan terkait DNI merasa penjelasan dari pemerintah kurang jelas. Ia menekankan komitmen pemerintah tak akan merugikan masyarakat, termasuk kalangan pengusaha.

"Jangan berpikir pemerintah mau menyulitkan rakyat sendiri, pemerintah juga tidak bodoh," tutur Luhut.

Walaupun begitu, Luhut menyebut tak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk kembali merevisi DNI jika memang diperlukan ke depannya. "Tapi untuk yang sekarang sudah putus," imbuh dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengaku masih kebingungan dengan revisi DNI yang diberlakukan pemerintah saat ini. Ia meminta pemerintah menunda implementasi DNI untuk sementara waktu, sembari berdiskusi dengan pengusaha.

"Jangan laksanakan sebelum kami tahu bahwa isinya benar. Baik pengusaha lokal dan asing ingin tahu ini apa," papar Shinta.

Ia khawatir revisi DNI ini akan berdampak negatif bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya, sebanyak 25 dari 52 bidang usaha bisa dikuasai oleh investor asing 100 persen.

"Bingung dengan isinya, katanya tidak pengaruh dengan UMKM. Kemudian pola kemitraannya, itu perlu diperjelas pola kemitraannya," jelas Shinta.

Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani menilai revisi kebijakan DNI masih simpang siur. Untuk itu,  Rosan berharap pemerintah mengkaji kembali untuk menunda kebijakan tersebut.

"Kami minta ini ditunda sampai kami jelas dengan kebijakan ini. Meski saya tahu, pemerintah pasti punya alasan kuat untuk merelaksasi DNI," ucap Rosan.

Rosan menyoroti kemungkinan investor asing yang akan membanjiri bidang usaha di Indonesia akibat pelonggaran yang dilakukan pemerintah. Ketika banjir investasi tersebut terjadi, bukan tak mungkin kompetisi harga jual produk terjadi. 

Banjir investasi bisa menimbulkan masalah. Untuk barang yang dijual oleh pengusaha China nantinya bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri.

Kadin kata Rosan akan membuat usulan kepada pemerintah terkait kebijakan DNI dari sisi pelaku usaha. Rosan juga akan mengajak sejumlah asosiasi lainnya untuk rapat nasional di Solo.

 

 

Sumber CNN Indonesia