SeRiau - Ketum PBNU Said Aqil Siroj tidak mempermasalahkan adanya rencana kegiatan Reuni Alumni 212 pada 2 Desember 2018 mendatang. Menurutnya, sepanjang kegiatan itu tidak menyalahi aturan, maka tidak boleh ada yang melarang.

"Sebatas dia mensiarkan reuni, ya terserah," ujar usai diskusi 'Peran Ormas-ormas Islam dalam NKRI' di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta Pusat, Sabtu (16/11). 

Namun, ia mengingatkan agar gerakan tersebut tidak malah berujung pada kegiatan politik. Terlebih, apabila gerakan tersebut juga menyinggung soal gerakan 'Ganti Presiden'.

Said berpendapat tulisan-tulisan mengenai ganti presiden merupakan hal yang tak etis. Sebab, ia menilai bahwa Presiden saat ini, Joko Widodo, masih menjabat hingga 2019 mendatang. 

"Asal tidak ada tendensius politik, boleh-boleh saja. Sistem presidensial, Jokowi harus sampai lima tahun, tidak boleh Jokowi dilengserkan tengah jalan kecuali langgar Pancasila, UU 1945," kata Said. 

"Kami pernah mengakami sejarah buruk ketika punya Presiden (Abdurrahman Wahid) Gus Dur saat itu 2-3 bulan dilengserkan tanpa kesalahan yang prinsip," lanjutnya. 

Ia meminta warga NU untuk mengutamakan kesuksesan Pilpres 2019, dibanding dengan mengurusi kegiatan Reuni Aksi 212 tersebut. "Kalau imbauan NU, mari kita sukseskan Pemilu yang akan datang, aman damai, (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Adil) Luberdil. Enggak ada urusan kita 212," tukas dia. (**H)

Sumber: kumparanNEWS