SeRiau - Pemerintah akan membuat mekanisme dana talangan untuk penanganan bencana alam. Nantinya dana ini bisa diakses pemerintah daerah (pemda) yang wilayahnya terkena dampak parah dari bencana tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam 7 tahun terakhir, rata-rata kerugian yang timbul akibat bencana alam mencapai Rp 22 triliun per tahun. Sebab itu, butuh dana yang besar pula untuk melakukan rehabilitasi pasca bencana.

‎"Tadi kami juga mendengar TNI dan Polri seperti yang saya sampaikan untuk tahun ini kita melihat pola dari bencana ini selama hampir sekitar 7 tahun terakhir rata-rata nilai kerugian akibat bencana Rp 22 triliun per tahunnya. Kalau kita lihat dari sisi penganggarannya kita lebih selain anggaran di BNPB sebagai institusi, kita punya dana cadangan di bendahara umum negara," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Melihat besarnya dana yang diperlukan untuk melakukan perbaikan pasca bencana, maka pemerintah tengah memikirkan mekanisme pengumpulan dana untuk bencana.

"Sekarang dengan pola yang semakin kita lihat, kita sedang memikirkan mekanisme adanya pooling fund. Selain dana cadangan kedaruratan yang kita pegang di Kementerian Keuangan. Mungkin kita akan mulai create suatu pooling fund di mana pemerintah daerah dengan anggaran dari pemerintah pusat akan dibuat suatu pooling fund atau uang yang dikumpulkan, di mana tata kelola dari uang itu akan menyangkut kepada masalah bencana," jelas dia.

Nantinya dana tersebut bisa akan bisa diakses pemda yang membutuhkan anggaran untuk merehabilitasi daerahnya yang terkena bencana. Rencananya mekanisme tersebut akan mulai dijalankan pada tahun depan.

"Kalau suatu daerah terkena bencana dengan skala tertentu dengan jumlah korban tertentu dengan tingkat kerusakan tertentu mereka akan langsung immediately mendapatkan tambahan anggaran. Itu yang sedang kami sekarang finalkan, kita pikirkan, kita mulai introduce di 2019. Ini akan cikal bakal bagi kita untuk melakukan apa yang disebut cathastrophic, dana katasropik yang bisa diakses oleh pemerintah daerah," kata dia.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah belajar dari negara-negara lain yang rawan terkena bencana agar anggarannya tidak habis untuk penanganan bencana.

"Kita meniru yang terjadi di negara Meksiko dan juga negara-negara karibian yang sering terkena hurricane. Dan negara-negara itu kalau terkena bencana tsunami atau hurricane, GDP habis karena mereka pulau kecil. Tapi tingkat risikonya sangat intens, jadi kita akan belajar bagaimana mendisain bagaimana pendanaan itu," tandas dia.

Tangani Gempa Donggala dan Palu, Kemenkeu Siapkan Rp 560 Miliar

Tim penyelamat mencari korban yang tertimpa reruntuhan Hotel Roa-Roa setelah gempa dan tsunami menghantam Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10). Sebanyak 18 negara menawarkan bantuan untuk bencana gempa dan tsunami Palu-Donggala. (AP Photo/Tatan Syuflana)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 560 miliar untuk penanganan bencana gempa bumi di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah.

"Permintaan dari BNPB hari ini dana oncall sekitar Rp 560 miliar saya proses hari ini. Dan tentu supaya bisa cepat dicairkan secepatnya mungkin Senin atau besok dari perbankan," kata Sri Mulyani di Epicentrum XXI, Jakarta, Sabtu (29/9/2018).

Dana tersebut, bakal digunakan untuk penanganan paska bencana, sehingga masyarakat yang terdampak bencana alam dapat segera dibantu.

"Kalau memungkinkan itu dana untuk BNPB bisa langsung operasi. Sementara kita juga tetap memonitor kebutuhan di NTB Lombok," lanjut dia.

Selain itu, dana tersebut bakal digunakan untuk mendukung berbagai operasi kemanusiaan paska bencana gempa yang saat ini sudah dilakukan oleh BNPB, TNI-POLRI, dan berbagai pihak terkait.

"Yang dilakukan BNPB di Donggala dan Palu hari-hari pertama ini adalah menolong semaksimal mungkin," jelas dia.

"Jadi ini masa-masa emergency membantu masyarakat agar korban seminimal mungkin. Atau mereka yang sakit karena rumah sakit kita assestment kerusakannya. Dan bagaimana menambah apa yang dinamakan operasi kemanusiaan dari BNPB, TNI-Polri dan kita akan support semuanya," tandasnya. (**H)

Sumber: Liputan6.com