SeRiau - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut total kerugian bencana gempa Lombok mencapai Rp12,15 triliun. Angka itu mencakup kerusakan bangunan sebesar Rp10,15 triliun dan kerugian ekonomi sebesar Rp2 triliun.

Kepala BNPB Willem Rampangilei menuturkan kerusakan dan kerugian itu tersebar di tujuh wilayah administratif Nusa Tenggara Barat, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. 

Namun menurutnya, angka ini masih butuh verifikasi lebih lanjut lagi. "Angka ini masih hitungan kasar dan butuh verifikasi," ujar Willem di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (10/9).

Ia melanjutkan, kerusakan dan kerugian terbesar terdapat di Lombok Barat mencapai Rp4,03 triliun, sedangkan angka kerusakan dan kerugian terkecil berada di Sumbawa Barat sebesar Rp794 miliar.

Menurutnya, sebagian besar kerusakan ini berdampak ke pemukiman warga, di mana 167.961 rumah terbilang rusak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32.968 rumah sudah diverifikasi dan 25.588 rumah sudah mendapatkan SK Bupati untuk kemudian diberikan bantuan.

Tak hanya rumah, kerusakan juga berdampak pada 214 infrastruktur, terutama irigasi. Selain itu, 1.154 sekolah juga tak luput dari kerusakan, di mana 53 persennya merupakan Sekolah Dasar (SD).

Namun dari seluruh kerusakan itu, BNPB mengutamakan verifikasi kerusakan rumah agar pengungsi bisa membangun kembali huniannya. Pengaturan pengungsi, menurut dia, merupakan poin prioritas dari penanganan bencana.

"Dan memang kami utamakan verifikasi agar bantuan stimulan cepat disalurkan," papar dia.

Dia menyebut baru 5.583 buku tabungan pemilik rumah yang sudah mendapatkan bantuan pemerintah, padahal data yang masuk ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah 21.367 rumah.

Saat ini, uang bantuan yang disalurkan lewat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNPB mencapai Rp377,11 miliar. Meski tak cukup, dana rehabilitasi bencana bakal ditambang lewat anggaran Kementerian dan Lembaga lain, utamanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan instansinya membutuhkan dana sekitar Rp529,6 miliar untuk penyediaan sarana dan prasarana yang rusak seperti sekolah, rumah sakit, hingga kantor pemerintah dan bangunan permanen yang diperkirakan selesai hingga 2019 mendatang. Kebutuhan dana ini rencananya akan disalurkan dalam dua tahap, yakni tahap I Rp129,6 miliar yang disalurkan segera setelah bencana dan tahap II sebesar Rp400 miliar yang disalurkan hingga Desember 2018.

"Fasilitas umum ini dibangun sampai akhir 2019, kalau rumah kami harapkan selesai dalam waktu enam bulan," jelas dia. (**H)

Sumber: CNN Indonesia