SeRiau -- Kementerian Keuangan menyampaikan kenaikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar menjadi Rp1.000 per liter berpotensi menggerogoti anggaran belanja negara mencapai Rp4 triliun. 

Kenaikan subsidi ini masih menggunakan asumsi volume Solar sebanyak 16,32 juta kiloliter (kl) sesuai pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Meski subsidi membengkak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah itu perlu ditempuh karena pemerintah masih ingin menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan momentum kenaikan konsumsi masyarakat. 

Jika konsumsi terjaga, maka pertumbuhan ekonomi di tahun ini diharapkan bisa mencapai target yakni 5,4 persen.

"Konsumsi tergantung dari inflasi, harga beras, harga listrik, dan transportasi. Pemerintah strateginya melindungi yang miskin dan menjaga pertumbuhan ekonomi dengan stabilisasi harga, salah satunya harga BBM jenis Solar. Kenaikannya (subsidi) hanya Rp4,1 triliun," ujar Sri Mulyani di kantornya, Senin (12/3).

Selain itu, ia bilang APBN masih tak terganggu dengan penambahan subsidi ini. Sebab, kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak baik bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas).

Menurutnya, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia sebesar US$1 per barel maka PNBP bertambah Rp700 miliar. Sementara itu, dengan asumsi yang sama, penerimaan perpajakan bisa naik Rp2,2 triliun. Sehingga, sebetulnya dampak kenaikan harga minyak dan pelemahan kurs berdampak baik bagi APBN.

Meski demikian, pemerintah tetap memantau gejolak harga minyak dan perubahan nilai tukar AS karena itu sangat berpengaruh dengan penyaluran subsidi energi.

Kemenkeu memprediksi nilai tukar rupiah terhadap AS bisa bertengger di angka Rp13.500 dan harga minyak di angka US$55 hingga US$60 per barel, di mana keduanya lebih tinggi dibanding asumsi APBN 2018 yakni Rp13.400 dan US$48 per barel.

"Kami memantau pergerakan nilai tukar dan harga minyak. Dari sisi APBN ini lebih baik karena penerimaan, namun ini juga ada pengaruhnya dengan keekonomian solar subsidi. Kami mencoba bahwa kenaikan harga minyak dunia tidak bisa di-pass through ke harga minyak dalam negeri yang subsidi," papar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah masih belum akan mengajukan APBN Perubahan (APBNP) untuk menyesuaikan besaran subsidi ini. Ia bilang APBNP baru akan diajukan setelah melihat realisasi sepanjang semester I 2017.

Selain itu, Kemenkeu masih bisa menyalurkan subsidi meski tidak sesuai pagu anggarannya mengingat dasar penyaluran subsidi adalah realisasinya. Namun, pemerintah janji akan menjaga subsidi tidak meliar dan ujungnya malah makin memberatkan belanja negara.

"Kami akan kendalikan kendalikan subsidi ini agar sesuai dengan ketepatan sasaran," ujar Askolani.

Dengan asumsi harga minyak US$48 per barel, pemerintah menetapkan subsidi BBM, elpiji volume 3 kilogram (kg) sebesar Rp46,9 triliun di dalam APBN 2018. Sementara itu, realisasi subsidi energi tahun lalu tercatat Rp47 triliun atau 5,7 persen lebih tinggi ketimbang pagu APBNP yakni Rp44,5 triliun.
sumber CNN Indonesia