SeRiau - Lokataru Foundation, lembaga advokasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mengungkap 16 nyawa pekerja PT Freeport Indonesia melayang sejak manajemen perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut berseteru dengan pemerintah terkait perubahan izin ekspor dan divestasi saham.

Advokat Lokataru Nurkholis Hidayat memaparkan hal itu dalam laporan bertajuk Kondisi HAM Ribuan Pekerja Freeport Indonesia yang Melakukan Pemogokan: Diberangus dan Dikorbankan yang dirilis pada Minggu (11/3).

Ia menyebut lebih jelas bahwa nyama 16 orang pekerja itu hilang setelah tidak mendapatkan layanan dari rumah sakit karena ketidakmampuan finansial korban dan keluarganya dalam membayar biaya perawatan. Kondisi itu terjadi setelah Freeport merumahkan sejumlah pekerjanya secara sepihak dan menyetop gaji mereka.

Ditambah lagi, Freeport juga menonaktifkan kepesertaaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) para pekerjanya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Padahal, mereka masih terdaftar aktif di BPJS Kesehatan karena belum diberhentikan secara resmi," ujar Nurkholis.

Tak cuma menghilangkan nyawa pekerjanya, ia menuding Freeport juga membuat dua orang pekerjanya melakukan bunuh diri.

Kemudian, 19 orang pekerja lainnya ditangkap saat melakukan aksi demonstrasi dan mogok pada 19 Agustus 2017 lalu. "Sampai saat ini, ada sembilan pekerja yang masih ditahan dan menjalani proses persidangan secara terpaksa," terang dia.

Selanjutnya, lima orang pekerja ditembak saat aksi mogok dan hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit, serta satu orang pekerja yang hilang tak ditemukan.

Nurkholis melanjutkan, sebanyak 35 keluarga pekerja juga terdampak kisruh Freeport dan pemerintah. Mereka terusir dari rumah sewanya lantaran tidak menyanggupi pembayaran uang kontrakan.

"Bahkan, ada 40 anak pekerja yang terpaksa putus sekolah lantaran orang tuanya tak mampu membayar uang sekolah," imbuhnya.

Secara keseluruhan, Lokataru mencatat ada 3.800 orang pekerja yang telah dirumahkan oleh manajemen Freeport sejak Februari 2017 silam. Manajemen beralasan, perumahan dilakukan lantaran bisnis perusahaan tengah lesu sejak bermasalah dengan pemerintah.

Nurkholis menilai alasan tersebut hanya digunakan manajemen Freeport untuk menekan balik pemerintah agar segera memberikan izin ekspor, menyelesaikan proses divestasi saham, hingga memberi perpanjangan izin beroperasi di tambang Grasberg. 

sumber CNN Indonesia