Ical Prihatin Novanto Jadi Tersangka KPK
Jakarta, SeRiau-
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) berbicara soal penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Ical mengaku prihatin atas penetapan tersebut.
"Pertama tentu kita prihatin terhadap musibah yang dialami oleh Ketua Umum saat ini, yaitu penetapan beliau sebagai tersangka. Meskipun kita tahu Ketua Umum belum menerima surat pemberitahuan itu," kata Ical kepada wartawan di rumahnya, Jalan Mangunsarkoro 42, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).
Ical juga memuji sikap DPP Partai Golkar yang langsung melakukan pleno. Dia pun sependapat dengan apa yang telah ditetapkan dalam pleno tersebut.
"Berdasarkan itu, kami menghargai satu gerak cepat dari DPP yang telah melakukan suatu rapat pleno pada hari ini untuk menanggapi dan melakukan respons terhadap berita-berita dan kejadian yang ada pada saat ini," kata Ical
Ical menghargai proses hukum yang dilakukan KPK. Selain itu, Ical mendukung upaya yang akan dilakukan Novanto untuk membela diri.
"Kita tunggu dan kita harapkan seluruh jajaran Partai Golkar sampai ke daerah-daerah tetap solid dan tidak terpecah-belah dengan satu pendapat tersendiri. Apalagi tadi sudah disampaikan mengenai langkah-langkah yang akan diambil DPP dalam mengenai masalah ini," ucap Ical.
Berikut tujuh keputusan dalam rapat pleno DPP Golkar:
1. DPP tetap konsisten melaksanakan hasil musyawarah luar biasa, khususnya yang berhubungan dengan dukungan terhadap pemerintah Jokowi-JK.
2. DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2016, khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019.
3. DPP tetap melaksanakan keputusan rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa.
4. DPP setuju keputusan Ketum Golkar menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umum Golkar, yaitu Setya Novanto.
5. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pemilu pada 20 Juli 2017 yang akan datang, seluruh anggota Fraksi diwajibkan hadir dalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar.
6. DPP Golkar meminta anggota Fraksi pemenangan pemilu Indonesia satu dan dua dan seluruh koordinator wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini Partai Golkar, baik internal maupun eksternal.
7. DPP Golkar menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan harus tetap berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh peraturan pelaksanaan. (Sumber : Detiknews.com)
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) berbicara soal penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Ical mengaku prihatin atas penetapan tersebut.
"Pertama tentu kita prihatin terhadap musibah yang dialami oleh Ketua Umum saat ini, yaitu penetapan beliau sebagai tersangka. Meskipun kita tahu Ketua Umum belum menerima surat pemberitahuan itu," kata Ical kepada wartawan di rumahnya, Jalan Mangunsarkoro 42, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).
Ical juga memuji sikap DPP Partai Golkar yang langsung melakukan pleno. Dia pun sependapat dengan apa yang telah ditetapkan dalam pleno tersebut.
"Berdasarkan itu, kami menghargai satu gerak cepat dari DPP yang telah melakukan suatu rapat pleno pada hari ini untuk menanggapi dan melakukan respons terhadap berita-berita dan kejadian yang ada pada saat ini," kata Ical
Ical menghargai proses hukum yang dilakukan KPK. Selain itu, Ical mendukung upaya yang akan dilakukan Novanto untuk membela diri.
"Kita tunggu dan kita harapkan seluruh jajaran Partai Golkar sampai ke daerah-daerah tetap solid dan tidak terpecah-belah dengan satu pendapat tersendiri. Apalagi tadi sudah disampaikan mengenai langkah-langkah yang akan diambil DPP dalam mengenai masalah ini," ucap Ical.
Berikut tujuh keputusan dalam rapat pleno DPP Golkar:
1. DPP tetap konsisten melaksanakan hasil musyawarah luar biasa, khususnya yang berhubungan dengan dukungan terhadap pemerintah Jokowi-JK.
2. DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2016, khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019.
3. DPP tetap melaksanakan keputusan rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa.
4. DPP setuju keputusan Ketum Golkar menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umum Golkar, yaitu Setya Novanto.
5. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pemilu pada 20 Juli 2017 yang akan datang, seluruh anggota Fraksi diwajibkan hadir dalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar.
6. DPP Golkar meminta anggota Fraksi pemenangan pemilu Indonesia satu dan dua dan seluruh koordinator wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini Partai Golkar, baik internal maupun eksternal.
7. DPP Golkar menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan harus tetap berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh peraturan pelaksanaan. (Sumber : Detiknews.com)
