Setya Novanto Tersangka, NasDem Minta Ketua DPR Diganti
Jakarta, SeRiau-
Politisi Partai Nasdem, Taufiqulhadi meminta Setya Novanto segera mundur dan diganti dari jabatanya Ketua DPR RI. Taufiq mengatakan jika sudah ditetapkan tersangka sudah semestinya diganti.
"Begitu tersangka harusnya segera diganti dan mundur (Novanto)," ujar Taufiqulhadi saat dihubungi wartawan, Senin (17/7/2017).
Taufiq mengatakan dengan adanya penetapan tersangka kepada Novanto, membuktikan bahwa adanya pansus angket KPK bukan untuk melemahkan KPK. Justru ia mengimbau kepada anggota DPR agar tidak korupsi.
"Ternyatakan tidak, pansus angket tidak bisa menjadi tempat berlindung. Dan bukan melindungi tidak ada mekanismenya," kata Taufiq.
"Saya menyerukan jangan korupsi karena kalau itu korupsi balasannya seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa akan aman, Tidak akan aman apalagi dengan hak angket ini bergulir maka penegak hukum akan lebih senstif," sambung dia
Ia menuturkan peristiwa ini justru menjadi monentum untuk mengembalikan mekanisme pemilihan Ketua DPR yang sebenarnya. Menurutnya yang harusnya menggantikan Novanto dari partai pemenang pemilu.
"Sekarang ini memang itu ada dua pendapat, pertama itu hak internal Golkar yang akan memilih salah seorang menjadi ketua tapi, ada juga yang mengatakan ini momentum untuk mengembalikan pemenang pemilu untuk menjadi ketua," ucap Taufiq.
Sebelumnya KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus e-KTP. Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka.
"KPK menetapkan Saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014, sebagai tersangka terbaru kasus e-KTP," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/7/2017). (Sumber : Detiknews.com)
"Begitu tersangka harusnya segera diganti dan mundur (Novanto)," ujar Taufiqulhadi saat dihubungi wartawan, Senin (17/7/2017).
Taufiq mengatakan dengan adanya penetapan tersangka kepada Novanto, membuktikan bahwa adanya pansus angket KPK bukan untuk melemahkan KPK. Justru ia mengimbau kepada anggota DPR agar tidak korupsi.
"Ternyatakan tidak, pansus angket tidak bisa menjadi tempat berlindung. Dan bukan melindungi tidak ada mekanismenya," kata Taufiq.
"Saya menyerukan jangan korupsi karena kalau itu korupsi balasannya seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa akan aman, Tidak akan aman apalagi dengan hak angket ini bergulir maka penegak hukum akan lebih senstif," sambung dia
Ia menuturkan peristiwa ini justru menjadi monentum untuk mengembalikan mekanisme pemilihan Ketua DPR yang sebenarnya. Menurutnya yang harusnya menggantikan Novanto dari partai pemenang pemilu.
"Sekarang ini memang itu ada dua pendapat, pertama itu hak internal Golkar yang akan memilih salah seorang menjadi ketua tapi, ada juga yang mengatakan ini momentum untuk mengembalikan pemenang pemilu untuk menjadi ketua," ucap Taufiq.
Sebelumnya KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus e-KTP. Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka.
"KPK menetapkan Saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014, sebagai tersangka terbaru kasus e-KTP," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/7/2017). (Sumber : Detiknews.com)
