Anggaran Pansus Angket KPK Rp3,1 Miliar, Setjen DPR Disomasi
Jakarta, SeRiau-
. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melayangkan somasi ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Hal itu dilakukan agar Setjen DPR tidak mencairkan pendanaan panitia khusus hak angket KPK yang mencapai Rp3,1 miliar.
"Atas itu saya hari ini mensomasi Sekjen DPR yang intinya meminta untuk tidak melakukan pembayaran satu rupiah pun untuk kegiatan pansus hak angket KPK oleh DPR," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/6).
Laporan itu diberikan kepada bagian penerimaan surat di sekretariat jenderal. Setjen, kata Boyamin, merupakan pejabat pembuat komitmen yang bertanggung jawab mencairkan anggaran.
Dengan demikian, somasi ke Setjen diklaim untuk mengingatkan lembaga tersebut agar tidak mencairkan anggaran ke pansus.
"Nanti yang kena kan Sekjen, pejabat pembuat komitmen kan Sekjen DPR. Nah yang kena duluan kan dia. Itu saya ingat kan," ujarnya.
Sebab, menurut Boyamin, penggunaan hak angket dan pembentukan pansus sudah menyalahi aturan sejak awal. Sehingga lantaran dianggap tidak sah, maka pansus disebut tidak boleh dibiayai negara.
"Jadi urusan saya karena ini tidak sah, ilegal maka kegiatannya tidak boleh dibiayai," tutur Boyamin.
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar sebelumnya menyampaikan, proyeksi anggaran pansus mencapai Rp3,1 miliar hingga akhir masa tugas, yakni 60 hari masa kerja sejak dibentuk pansus angket. Selain penyelidikan, anggaran itu sudah termasuk untuk kepentingan konsinyering para ahli yang diundang hingga kunjungan ke luar kota.
"Kami bicarakan masalah anggaranya mencapai Rp3,1 miliar. Termasuk sudah konsinyering," ujar Agun usai rapat pansus angket KPK di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6).
Agun membeberkan, rapat tersebut juga membahas soal mekanisme kerja yang akan dilakukan oleh pansus. Ia mengklaim, pansus angket akan membagi dua kerja pansus, yakni terkait kebijakan dan operasional KPK.( Cnn Indonesia)
. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melayangkan somasi ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Hal itu dilakukan agar Setjen DPR tidak mencairkan pendanaan panitia khusus hak angket KPK yang mencapai Rp3,1 miliar.
"Atas itu saya hari ini mensomasi Sekjen DPR yang intinya meminta untuk tidak melakukan pembayaran satu rupiah pun untuk kegiatan pansus hak angket KPK oleh DPR," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/6).
Laporan itu diberikan kepada bagian penerimaan surat di sekretariat jenderal. Setjen, kata Boyamin, merupakan pejabat pembuat komitmen yang bertanggung jawab mencairkan anggaran.
Dengan demikian, somasi ke Setjen diklaim untuk mengingatkan lembaga tersebut agar tidak mencairkan anggaran ke pansus.
"Nanti yang kena kan Sekjen, pejabat pembuat komitmen kan Sekjen DPR. Nah yang kena duluan kan dia. Itu saya ingat kan," ujarnya.
Sebab, menurut Boyamin, penggunaan hak angket dan pembentukan pansus sudah menyalahi aturan sejak awal. Sehingga lantaran dianggap tidak sah, maka pansus disebut tidak boleh dibiayai negara.
"Jadi urusan saya karena ini tidak sah, ilegal maka kegiatannya tidak boleh dibiayai," tutur Boyamin.
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar sebelumnya menyampaikan, proyeksi anggaran pansus mencapai Rp3,1 miliar hingga akhir masa tugas, yakni 60 hari masa kerja sejak dibentuk pansus angket. Selain penyelidikan, anggaran itu sudah termasuk untuk kepentingan konsinyering para ahli yang diundang hingga kunjungan ke luar kota.
"Kami bicarakan masalah anggaranya mencapai Rp3,1 miliar. Termasuk sudah konsinyering," ujar Agun usai rapat pansus angket KPK di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6).
Agun membeberkan, rapat tersebut juga membahas soal mekanisme kerja yang akan dilakukan oleh pansus. Ia mengklaim, pansus angket akan membagi dua kerja pansus, yakni terkait kebijakan dan operasional KPK.( Cnn Indonesia)
