KPK Masih Kejar 2 Kadis soal Kasus Setoran Triwulan di DPRD Jatim
Jakarta, SeRiau-
KPK mengendus adanya pihak-pihak lain dalam suap setoran triwulan kepada anggota DPRD Jawa Timur (Jatim). KPK masih mengejar para pihak-pihak lain tersebut.
"KPK tentu akan lakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku dalam kasus ini," tegas Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (7/6/2017).
"Menyerahkan diri ke KPK adalah pilihan terbaik. Sikap kooperatif akan dihargai di dalam hukum," sambung Febri.
Pada Selasa kemarin (6/6) KPK menetapkan 6 tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Surabaya dan Malang pada Senin (5/6). Dari pihak pemberi antara lain Kadis Pertanian Jatim Bambang Heryanto, ajudan Bambang atas nama Anang Basuki Rahmat, dan Kadis Peternakan Jatim Rohayati.
Sementara pihak penerima antara lain Ketua Komisi B DPRD Jatim M Basuki serta 2 staf DPRD Jatim yaitu Santoso dan Rahman Agung.
Suap terkait pelaksanaan tugas pengawasan DPRD Jatim terhadap pelaksanaan perda dan revisi perda serta penggunaan anggaran Provinsi Jatim tahun 2017.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut adanya pihak lain yang juga terlibat dalam suap setoran rutin ini. Namun, Syarif tidak merinci jumlah pihak yang diduga terlibat dalam setoran dinas ke anggota DPRD Jatim ini. Dia hanya meminta pihak yang dimaksud menyerahkan diri.
Namun dari uraian yang disampaikan, ada uang-uang dari Kadis Perindustrian dan Perdagangan Jatim Moch Ardi Prasetiawan dan Kadis Perkebunan Jatim Moch Samsul Arifien yang diberikan ke Basuki. Hanya saja, Syarif tidak menyebut detail nama 2 orang itu.
"Kepada yang merasa pihak-pihak yang diduga menerima atau menjanjikan sejumlah uang yang sekarang masih belum ada, diharapkan untuk kooperatif dengan KPK. Sebaiknya melaporkan diri ke KPK atau bisa mengunjungi kantor polisi terdekat di Provinsi Jatim," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). (Sumber : Detiknews.com)
KPK mengendus adanya pihak-pihak lain dalam suap setoran triwulan kepada anggota DPRD Jawa Timur (Jatim). KPK masih mengejar para pihak-pihak lain tersebut.
"KPK tentu akan lakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku dalam kasus ini," tegas Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (7/6/2017).
"Menyerahkan diri ke KPK adalah pilihan terbaik. Sikap kooperatif akan dihargai di dalam hukum," sambung Febri.
Pada Selasa kemarin (6/6) KPK menetapkan 6 tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Surabaya dan Malang pada Senin (5/6). Dari pihak pemberi antara lain Kadis Pertanian Jatim Bambang Heryanto, ajudan Bambang atas nama Anang Basuki Rahmat, dan Kadis Peternakan Jatim Rohayati.
Sementara pihak penerima antara lain Ketua Komisi B DPRD Jatim M Basuki serta 2 staf DPRD Jatim yaitu Santoso dan Rahman Agung.
Suap terkait pelaksanaan tugas pengawasan DPRD Jatim terhadap pelaksanaan perda dan revisi perda serta penggunaan anggaran Provinsi Jatim tahun 2017.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut adanya pihak lain yang juga terlibat dalam suap setoran rutin ini. Namun, Syarif tidak merinci jumlah pihak yang diduga terlibat dalam setoran dinas ke anggota DPRD Jatim ini. Dia hanya meminta pihak yang dimaksud menyerahkan diri.
Namun dari uraian yang disampaikan, ada uang-uang dari Kadis Perindustrian dan Perdagangan Jatim Moch Ardi Prasetiawan dan Kadis Perkebunan Jatim Moch Samsul Arifien yang diberikan ke Basuki. Hanya saja, Syarif tidak menyebut detail nama 2 orang itu.
"Kepada yang merasa pihak-pihak yang diduga menerima atau menjanjikan sejumlah uang yang sekarang masih belum ada, diharapkan untuk kooperatif dengan KPK. Sebaiknya melaporkan diri ke KPK atau bisa mengunjungi kantor polisi terdekat di Provinsi Jatim," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). (Sumber : Detiknews.com)
