Pasca PPDB Online, Jangan Sampai Anak Putus Sekolah Meningkat, Forkom Riau Dukung Wajar 12 Tahun
Seriau,- Pasca Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tahun 2023/2024 masih menyimpan persoalan. Hampir 4.500 calon siswa yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri se Provinsi Riau
Banyak siswa yang tidak tertampung, bisa mengakibatkan lonjakan jumlah anak putus sekolah semakin meningkat. Ini bertolak belakang dengan keinginan Pemerintah Provinsi Riau menuntaskan wajib belajar 12 tahun.
" Memang berat, disatu sisi kita ingin menutaskan wajar 12 tahun, tapi disatu sisi lagi, siswa masih banyak yang belum tertampung di SMA dan SMK negeri .Jika ini tidak diatasi bisa memicu jumlah anak putus sekolah bertambah," kata Ketua Forkom SMAN/SMKN dan SLB se Provinsi Riau, Rabu (26/7) didampingi Sekretaris Forkom Riau H Arbi dan beberapa pengurus lainnya
Forkom mengapresiasi langkah yang diambil Disdik Riau membangun tiga sekolah baru yakni SMAN 17, SMAN 18 dan SMAN 19 Pekanbaru. Penerimaan siswa di tiga sekolah baru ini dilakukan secara offline awal Agustus ini. Tiga sekolah baru ini untuk mengatasi lonjakan siswa yang mendaftar di sekolah negeri. Ada 11 rombel untuk ketiga sekolah tersebut.
Solusi lainnya, jika ada penambahan siswa baru setiap sekolah jenjang SMA dan SMK, Delisis meminta kepada Disdik Riau untuk membuat aturan regulasi dan juknis yang jelas sehingga tidak berpotensi pungli dan dapat dipahami oleh semua pihak.
" Kami dari Forkom mendukung solusi yang dilakukan oleh Disdik Riau ini jangan dicederai. Jangan ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari penambahan siswa baru. Mari kita kawal jangan sampai menimbulkan masalah baru. Forkom sebagai mitra Disdik Riau dan sekolah akan mengawasi pasca PPDB," kata Delisis
Disatu sisi lagi, menurut Delisis, jika ada penambahan siswa pasca PPDB online, juga berdampak kepada serapan sekolah swasta yang semakin sulit untuk mendapat siswa baru. Namun demikian, jika kualitas sekolah swasta bermutu, masyakarat pastilah menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
" Disdik juga telah memikirkan kearah itu bagaimana memberdayakan sekolah swasta. Gubri juga akan mengratiskan siswa tidak mampu jika bersekolah di sekolah swasta," kata Delisis yang juga pemerhati pendidikan Riau ini.
Pada kesempatan itu juga, Sektetaris Forkom SMAN /SMKN dan SLB Provinsi Riau H. Arbi menyesalkan adanya pemberhentian komite sekolah oleh pihak sekolah yang di Provinsi Riau. Padahal, keberadaan komite sekolah ini ada aturan yang mengaturnya. Guna menyelesaikan permasalahan ini, Forkom Riau teleh membentuk tim untuk mengklarifikasi pemberhentian komite sekolah.
" Tim inveatigasi sudah kita bentuk yang diketuai oleh Darmansif Nur SH, MH dengan anggota Said Zohrin SH.MH, Emi Aprijon.SH dan Edi Aprianto.SH. Tim ini bertugas untuk mengklarifikasi kebenaran pemberhentian komite sekoah dan apa penyenabnya. Nanti kita juga minta keterangan dari ketua komite dan kepala sekolah apa yang sebenarnya terjadi," kata Arbi (zal)
