Jakarta,SeRiau
Mantan anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Budiman Sudjatmiko memberikan kesaksiaannya saat proyek pengadaan e-KTP dibahas di parlemen. Politikus PDIP yang kini kembali menjadi anggota Komisi II DPR RI ini mengakui memang saat itu ada selentingan kabar adanya pembagian uang.
Budiman mengaku mendapat kabar itu dari seorang teman sesama anggota Komisi II. Si kawan itu, kata dia, hanya memberikan informasi bukan menawarkan.
"Jadi waktu itu ada teman di anggota Komisi II yang bilang ke saya, katanya dia dengar setiap anggota (Komisi II) akan dikasih uang. Saya bilang 'saya nggak tertarik'," cerita Budiman kepada wartawan di bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2017) malam. Sayangnya Budiman tak berkenan untuk memberi tahu rekannya yang memberi tahu tersebut. Hanya saja ia memastikan informasi tersebut ia dapat dari teman sesama anggota Komisi II di periode 2009-2014, saat pembahasan proyek e-KTP mulai memanas. "Saya lupa persisnya. Antara 2011 atau 2012, waktu pembahasan. Di awal-awal mayoritas kritis, termasuk dari partai-partai pendukung pemerintah saat itu, Demokrat, Golkar," ujarnya.
Budiman pun mengakui sikap kritis tersebut pun lama-lama berkurang hingga akhirnya disetujui dan kemudian pembahasan dilanjutkan ke Banggar untuk masalah anggaran. Setelah itu ia mengaku tidak terlalu mengikuti kelanjutan proyek e-KTP. "Saya tidak menguasai soal anggaran, nggak ikut lagi (membahas) karena sudah di Banggar," sebutnya.
Sejumlah nama anggota Fraksi PDIP yang saat itu bertugas di Komisi II disebut pada dakwaan KPK pada kasus e-KTP. Seperti Arif Wibowo (sekarang masih di Komisi II), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), dan Yasonna Laoly (Menkum HAM).
Budiman mengaku mencoba mengkonfirmasi mengenai permasalahan itu sejak awal kasus ini mencuat. Satu yang telah ia tanyakan langsung adalah kepada Ganjar, setelah mantan Bendum Partai Demokrat M Nazarudin menyebut namanya ikut terlibat dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu. "Saya tanya langsung, 'mas kamu beneran ngambil (uang)?'. Mas Ganjar bilang nggak ambil. Katanya 'kayaknya ada yang mainin namaku'. Saya jadi sempat khawatir juga sampai tanya ke staf dan istri apa mereka ambil atas nama saya? Istri saya sampai tersinggung, mereka jawab nggak ambil," kisah Budiman.
Meski rumor soal pembagian uang itu sempat didengarnya, ia mengaku tidak melihat adanya praktik bagi-bagi uang seperti yang beredar. Untuk itu Budiman meminta agar KPK mengkonfrontasi seluruh anggota Komisi II periode itu dengan pihak-pihak yang mengklaim memberikan uang.
Konfrontasi itu menurutnya diperlukan untuk memperkuat posisi mereka yang memang tidak ikut terlibat pada kasus ini. Nama Budiman sendiri tidak disebut pada dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK.
Saat rapat pembahasan, Budiman mengatakan cukup intens mengikutinya karena menganggap konsep e-KTP cukup bagus. Meski begitu ia menyadari memang anggaran dalam proyek tersebut sangat besar. "Arif (Arif Wibowo, red) pernah ngomong ke saya, ini harus hati-hati. Kalau nggak diawasi bahaya proyek (e-KTP ini). Sejak awal-awal pembahasan dulu (ngomongnya). Aku sama Arif waktu itu masih newbie di Komisi II," tutur Budiman.
(Sumber :detik.com)
