Provinsi Riau Terus Tingkatkan Sektor Perikanan dan Kelautan
[caption id="attachment_2136" align="aligncenter" width="300"]
Gubernur Riau-Gubernur Jambi Teken MoU Kerjasama Andon Penangkapan Ikan, Budidaya dan Pemasaran Hasil Perikanan[/caption]
Pekanbaru, SeRiau - Sejarah telah mencatat, bahwa Indonesia (yang dimaksud adalah Riau, red) pernah menjadi eksportir ikan terbesar di dunia setelah Bergen, salah satu kota yang ada di Norwegia.
Adalah Bagansiapiapi, yang menjadi eksportir ikan ini salah satu kota yang modern karena hasil perikanan. Bagansiapiapi yang saat itu masih menjadi wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi pusat pendaratan ikan terbesar. Ada ratusan kapal kapal trawl saat itu yang mendaratkan ikan di Bagansiapiapi. Berton-ton ikan, mulai dari ikan basah segar, ikan atau udang kering, ikan asin atau terasi, diekspor dari kota ini ke berbagai tempat.
Dengan kata lain, sektor perikanan dan keluatan Riau pernah berjaya. Namun bukan berarti kini tidak lagi. Potensi kelutan yang terbentang luas, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan peluang unggulan untuk tumbuh kembang ekonomi Riau pasca-minyak dan gas.
Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau berusaha mendorong setiap daerah berkembang untuk bersinergi antara Nelayan, Pedagang, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi bersama piahk Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memajukan sektor perikanan ini. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman dalam agenda peninjauan lokasi pengembangan perikanan di Kabupaten Rokan Hilir, Bagansiapiapi, Rabu (28/9/2016) besama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suseno Sukuyono.
Dalam agenda kegiatan tersebut, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman dan Kepala BPSDM-KP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suseno Sukuyono, turut didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riau Tien Mestina, Wakil Bupati Rokan Hilir, Jamiludin serta rombongan lainnya.
Kepala BPSDM KP, Suseno Sukoyono, mengatakan potensi pengembangan perikanan harus dikerjakan orang profesional dan infrastruktur mendukung.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman menjelaskan, bahwa tujuan kedatangan tim dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melihat secara langsung potensi perikanan khususnya di wilayah pesisir.
“Beliau (Kepala BPSDM KP, red) tertatik ke Bagansiapiapi karena kota ini merupakan kota sejarah. Dulukan ini pusat ikan terbesar di Indonesia pada waktu itu, makanya beliau datang kemari,” sebut Gubri.
Letak Provinsi Riau yang strategis, berada antara 01° 05’ 00” Lintang Selatan – 02° 25’ 00” Lintang Utara atau antara 100° 00’ 00” – 105° 05’ 00” Bujur Timur sehingga terdapat wilayah lautan sejauh 12 mil dari garis pantai, memiliki 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 -12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan Bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut sehingga menjadikan wilayah Provinsi Riau sangat berpotensi untuk dijadikan pengembangan sektor perikanan darat dan laut.
Untuk sektor perikanan laut, Provinsi Riau memiliki daerah Seperti Panipahan, Rokan Hilir, Bengkalis, Meranti dan Indragiri Hilir merupakan penyumbang hasil laut untuk Riau. Selain itu sumberdaya perikanan air tawar juga selama ini seperti di Kabupaten Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kuansing.
Berdasarkan data yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, jumlah nelayan yang ada di Riau berjumlah 36.819 terutama tersebar di tujuh Kabupeten/Kota yang ada. Terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) 9.287, Rokan Hilir (Rohil) dengan 7.636 nelayan, Bengkalis 7.459 nelayan, Kampar 4.100 nelayan, Kepulauan Meranti 2.604 dan Kabupaten Pelalawan dengan berjumlah 1.996 nelayan.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan, ada beberapa program dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Mereka itukan terdaftar dan ada kartu idenditinya selaku nelayan. Dari situ akan mendapatkan berbagai pembinaan yang diberikan. Seperti program sertifikat tanah, asuransi dan bentuk bantuan lain”, sebutnya lagi sembari mengatakan kalau yang mndapatkan bantuan ini harus yang punaya kelompok nelayan dan terdaftar diKemenhumkam.
Selanjutnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau melakukan penebaran 55 ribu ekor bibit ikan jenis Baung di Danau larangan Sungai Tombang, Desa Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.
Sedangkan untuk sektor perikanan laut, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perikanan terus melakukan pembinaan dan pemberian bantuan untuk nelayan tradisional, seperti bantuan alat tangkap mulai jaring sampai perahu bermotor. Apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau untuk sektor perikanan ini untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi yang membangun sektor kelautan untuk Indonesia kembali jaya.
Pengaruh Pembangunan Perikanan dan Nelayan terhadap PDRB
Sektor perikanan turut berkontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau. Sebagaimana disebutkan dalam data Dinas Perikanan Provinsi Riau bahwa, sektor perikanan memberikan kontribusi yang cukup penting terhadap PDRB Provinsi Riau. Sejak satu dasawarasa terakhir hingga kini, sektor perikanan memberi konstribusi lebih dari 2,06 persen terhadap PDRB daerah ini.
Untuk itu, pembangunan dan pengembangan sektor perikanan di Riau tentunya harus mendapatkan perhatian serius untuk lebih dikembangkan secara profesional. Targetnya jelas yakni, penggalian potensi perikanan secara optimal, peningkatan produksi secara maksimal dan berkesinambungan dengan sasaran akhirnya adalah untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Lancang Kuning ini, ungkap Andi Rachman mengatakan.
Guna terus mengembangkan dan menjadikan sektor perikanan dan kelautan ini sebagai salah satu andalan dalam mensejahterakan ekonomi masrakat, beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Jambi menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) tentang Kerjasama Antar Daerah. MoU ditandatangani Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman dan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, di Kantor Badan Penghubung Provinsi Riau Jakarta.
Kerjasama ini diikuti dengan penandatanganan MoU tentang Andon Penangkapan Ikan, Budidaya dan Pemasaran Hasil Perikanan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tien Mastina dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
Gubernur yang biasa disapa Andi Rachman, dalam sambutannya ketika penandatanganan MoU itu mengatakan, kerjasama antar dua provinsi bertetangga sangatlah strategis. Apalagi, daerah perbatasan Riau-Jambi baik laut maupun darat punya potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. “Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah SWT,” ucap Andi.
Andi sangat optimis kerjasama ini membawa manfaat bagi masyarakat. Apalagi ke depan Sumatera akan terus berkembang seiring dengan dibangunnya jalan tol Sumatera, trans Sumatera dan pembangunan lainnya. Ada dua kabupaten yang berbatasan langsung, yakni Kabupaten Inhil, Riau dan Tanjung Jabung Barat, Jambi.
Kedua kabupaten ini punya potensi dan kekayaan yang cukup besar untuk dikembangkan. Sebelumnya, Riau juga sudah menjalin kerjasama budaya dan wisata dengan Provinsi Kepri. “Kita ingin bersinergi untuk memajukan daerah kita,” tegas Andi dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau dan Pemprov Jambi. (Adv)
Gubernur Riau-Gubernur Jambi Teken MoU Kerjasama Andon Penangkapan Ikan, Budidaya dan Pemasaran Hasil Perikanan[/caption]
Pekanbaru, SeRiau - Sejarah telah mencatat, bahwa Indonesia (yang dimaksud adalah Riau, red) pernah menjadi eksportir ikan terbesar di dunia setelah Bergen, salah satu kota yang ada di Norwegia.
Adalah Bagansiapiapi, yang menjadi eksportir ikan ini salah satu kota yang modern karena hasil perikanan. Bagansiapiapi yang saat itu masih menjadi wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi pusat pendaratan ikan terbesar. Ada ratusan kapal kapal trawl saat itu yang mendaratkan ikan di Bagansiapiapi. Berton-ton ikan, mulai dari ikan basah segar, ikan atau udang kering, ikan asin atau terasi, diekspor dari kota ini ke berbagai tempat.
Dengan kata lain, sektor perikanan dan keluatan Riau pernah berjaya. Namun bukan berarti kini tidak lagi. Potensi kelutan yang terbentang luas, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan peluang unggulan untuk tumbuh kembang ekonomi Riau pasca-minyak dan gas.
Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau berusaha mendorong setiap daerah berkembang untuk bersinergi antara Nelayan, Pedagang, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi bersama piahk Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memajukan sektor perikanan ini. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman dalam agenda peninjauan lokasi pengembangan perikanan di Kabupaten Rokan Hilir, Bagansiapiapi, Rabu (28/9/2016) besama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suseno Sukuyono.
Dalam agenda kegiatan tersebut, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman dan Kepala BPSDM-KP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suseno Sukuyono, turut didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riau Tien Mestina, Wakil Bupati Rokan Hilir, Jamiludin serta rombongan lainnya.
Kepala BPSDM KP, Suseno Sukoyono, mengatakan potensi pengembangan perikanan harus dikerjakan orang profesional dan infrastruktur mendukung.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman menjelaskan, bahwa tujuan kedatangan tim dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melihat secara langsung potensi perikanan khususnya di wilayah pesisir.
“Beliau (Kepala BPSDM KP, red) tertatik ke Bagansiapiapi karena kota ini merupakan kota sejarah. Dulukan ini pusat ikan terbesar di Indonesia pada waktu itu, makanya beliau datang kemari,” sebut Gubri.
Letak Provinsi Riau yang strategis, berada antara 01° 05’ 00” Lintang Selatan – 02° 25’ 00” Lintang Utara atau antara 100° 00’ 00” – 105° 05’ 00” Bujur Timur sehingga terdapat wilayah lautan sejauh 12 mil dari garis pantai, memiliki 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 -12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan Bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut sehingga menjadikan wilayah Provinsi Riau sangat berpotensi untuk dijadikan pengembangan sektor perikanan darat dan laut.
Untuk sektor perikanan laut, Provinsi Riau memiliki daerah Seperti Panipahan, Rokan Hilir, Bengkalis, Meranti dan Indragiri Hilir merupakan penyumbang hasil laut untuk Riau. Selain itu sumberdaya perikanan air tawar juga selama ini seperti di Kabupaten Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kuansing.
Berdasarkan data yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, jumlah nelayan yang ada di Riau berjumlah 36.819 terutama tersebar di tujuh Kabupeten/Kota yang ada. Terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) 9.287, Rokan Hilir (Rohil) dengan 7.636 nelayan, Bengkalis 7.459 nelayan, Kampar 4.100 nelayan, Kepulauan Meranti 2.604 dan Kabupaten Pelalawan dengan berjumlah 1.996 nelayan.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan, ada beberapa program dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Mereka itukan terdaftar dan ada kartu idenditinya selaku nelayan. Dari situ akan mendapatkan berbagai pembinaan yang diberikan. Seperti program sertifikat tanah, asuransi dan bentuk bantuan lain”, sebutnya lagi sembari mengatakan kalau yang mndapatkan bantuan ini harus yang punaya kelompok nelayan dan terdaftar diKemenhumkam.
Selanjutnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau melakukan penebaran 55 ribu ekor bibit ikan jenis Baung di Danau larangan Sungai Tombang, Desa Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.
Sedangkan untuk sektor perikanan laut, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perikanan terus melakukan pembinaan dan pemberian bantuan untuk nelayan tradisional, seperti bantuan alat tangkap mulai jaring sampai perahu bermotor. Apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau untuk sektor perikanan ini untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi yang membangun sektor kelautan untuk Indonesia kembali jaya.
Pengaruh Pembangunan Perikanan dan Nelayan terhadap PDRB
Sektor perikanan turut berkontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau. Sebagaimana disebutkan dalam data Dinas Perikanan Provinsi Riau bahwa, sektor perikanan memberikan kontribusi yang cukup penting terhadap PDRB Provinsi Riau. Sejak satu dasawarasa terakhir hingga kini, sektor perikanan memberi konstribusi lebih dari 2,06 persen terhadap PDRB daerah ini.
Untuk itu, pembangunan dan pengembangan sektor perikanan di Riau tentunya harus mendapatkan perhatian serius untuk lebih dikembangkan secara profesional. Targetnya jelas yakni, penggalian potensi perikanan secara optimal, peningkatan produksi secara maksimal dan berkesinambungan dengan sasaran akhirnya adalah untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Lancang Kuning ini, ungkap Andi Rachman mengatakan.
Guna terus mengembangkan dan menjadikan sektor perikanan dan kelautan ini sebagai salah satu andalan dalam mensejahterakan ekonomi masrakat, beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Jambi menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) tentang Kerjasama Antar Daerah. MoU ditandatangani Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman dan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, di Kantor Badan Penghubung Provinsi Riau Jakarta.
Kerjasama ini diikuti dengan penandatanganan MoU tentang Andon Penangkapan Ikan, Budidaya dan Pemasaran Hasil Perikanan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tien Mastina dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
Gubernur yang biasa disapa Andi Rachman, dalam sambutannya ketika penandatanganan MoU itu mengatakan, kerjasama antar dua provinsi bertetangga sangatlah strategis. Apalagi, daerah perbatasan Riau-Jambi baik laut maupun darat punya potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. “Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah SWT,” ucap Andi.
Andi sangat optimis kerjasama ini membawa manfaat bagi masyarakat. Apalagi ke depan Sumatera akan terus berkembang seiring dengan dibangunnya jalan tol Sumatera, trans Sumatera dan pembangunan lainnya. Ada dua kabupaten yang berbatasan langsung, yakni Kabupaten Inhil, Riau dan Tanjung Jabung Barat, Jambi.
Kedua kabupaten ini punya potensi dan kekayaan yang cukup besar untuk dikembangkan. Sebelumnya, Riau juga sudah menjalin kerjasama budaya dan wisata dengan Provinsi Kepri. “Kita ingin bersinergi untuk memajukan daerah kita,” tegas Andi dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau dan Pemprov Jambi. (Adv)
