Peludem: Anggota DPR Harus Diredistribusi, Bukan Ditambah
Jakarta, SeRiau-
Pembahasan di Pansus RUU Pemilu menyepakati menambah jumlah kursi anggota DPR menjadi 575. Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai solusi untuk mengakomodasi keterwakilan bagi anggota DPR adalah melalui redistribusi, bukan penambahan anggota.
"Kita menolak penambahan anggota DPR karena berpotensi menambah beban pemerintah. Yang harusnya dilakukan itu diredistribusi, bukan penambahan anggota DPR," kata peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).
Fadli menuturkan penambahan anggota DPR akan menambah beban anggaran pemerintah. Ia juga menganggap penambahan anggota DPR tersebut tidak memperhatikan sensitifitas publik.
"Kalau mau melakukan penataan kursi sesuai dengan prinsip memang kita akui 560 nggak ada rumusan juga. Tapi harus dipertimbangkan dengan kondisi yang lain, risiko pembiayaan. Kemudian sensitifitas publik terhadap penambahan anggota DPR. 560 ini kemudian yang harus dilakukan realokasi. Mana daerah yang overrepresentatif yang harusnya dikurangi dong kursinya," jelas Fadli.
Argumentasi penambahan anggota DPR terkait pemekaran wilayah dikatakan Fadli tidaklah bisa menjadi pembenaran. Fadli meyakini penambahan tersebut hanya untuk mengakomodir kepentingan elit politik tertentu.
"Kalau ada kekhawatiran gejolak dari publik kita harus pertanyakan lagi. Gejolak seperti apa yang akan terjadi. Ini kan kepentingan dari elit politik saja. Makanya kalau mau melakukan penataan solusinya adalah melakukan relokasi kursi dari daerah overrepresentatif dikurangi kursinya. Misalnya Sulawesi Selatan kan berlebih ya harusnya dikurangi dong," paparnya. (Sumber : Detiknewa.com)
Pembahasan di Pansus RUU Pemilu menyepakati menambah jumlah kursi anggota DPR menjadi 575. Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai solusi untuk mengakomodasi keterwakilan bagi anggota DPR adalah melalui redistribusi, bukan penambahan anggota.
"Kita menolak penambahan anggota DPR karena berpotensi menambah beban pemerintah. Yang harusnya dilakukan itu diredistribusi, bukan penambahan anggota DPR," kata peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).
Fadli menuturkan penambahan anggota DPR akan menambah beban anggaran pemerintah. Ia juga menganggap penambahan anggota DPR tersebut tidak memperhatikan sensitifitas publik.
"Kalau mau melakukan penataan kursi sesuai dengan prinsip memang kita akui 560 nggak ada rumusan juga. Tapi harus dipertimbangkan dengan kondisi yang lain, risiko pembiayaan. Kemudian sensitifitas publik terhadap penambahan anggota DPR. 560 ini kemudian yang harus dilakukan realokasi. Mana daerah yang overrepresentatif yang harusnya dikurangi dong kursinya," jelas Fadli.
Argumentasi penambahan anggota DPR terkait pemekaran wilayah dikatakan Fadli tidaklah bisa menjadi pembenaran. Fadli meyakini penambahan tersebut hanya untuk mengakomodir kepentingan elit politik tertentu.
"Kalau ada kekhawatiran gejolak dari publik kita harus pertanyakan lagi. Gejolak seperti apa yang akan terjadi. Ini kan kepentingan dari elit politik saja. Makanya kalau mau melakukan penataan solusinya adalah melakukan relokasi kursi dari daerah overrepresentatif dikurangi kursinya. Misalnya Sulawesi Selatan kan berlebih ya harusnya dikurangi dong," paparnya. (Sumber : Detiknewa.com)
