Markus Nari Jadi Tersangka di Kasus Miryam, Ini Kata Golkar
Jakarta, SeRiau-
KPK telah menetapkan tersangka Markus Nari, anggota DPR asal Partai Golkar, dalam kasus pemberian keterangan palsu Miryam S. Haryani. Partai Golkar menegaskan bahwa setiap orang harus mengikuti proses hukum.
"Proses penuntasan masalah e-KTP yang berjalan di KPK adalah proses yang berada di jalur hukum. Semua pihak harus memberikan kesempatan kepada KPK untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya dalam hal pemberantasan korupsi," ujar Ketua DPP Golkar, Zainuddin Amali saat dihubungi detikcom, Jumat (2/6/2017).
"Siapapun dia harus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Ini murni proses hukum jangan ditafsirkan ke arah yang lain," kata Amali.
Amali enggan mengomentari hal tersebut lebih lanjut. Menurutnya itu berada dalam kewenangan DPP bidang hukum.
"Itu menjadi kewenangan DPP atau Fraksi PG untuk menentukan kebijakannya. Di DPP ada bidang hukum dan advokasi," terang Amali
Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa sudah keluar surat perintah penyidikan untuk politikus asal Golkar tersebut. Namun untuk Agus masih enggan membeberkan lebih lanjut terkait sangkaan yang dikenakan pada Markus.
"Sudah (keluar surat perintah penyidikan, red)," kata Ketua KPK Agus Rahardjo ketika dikonfirmasi detikcom, Jumat (2/6/2017). (Sumber : Detiknews.com)
KPK telah menetapkan tersangka Markus Nari, anggota DPR asal Partai Golkar, dalam kasus pemberian keterangan palsu Miryam S. Haryani. Partai Golkar menegaskan bahwa setiap orang harus mengikuti proses hukum.
"Proses penuntasan masalah e-KTP yang berjalan di KPK adalah proses yang berada di jalur hukum. Semua pihak harus memberikan kesempatan kepada KPK untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya dalam hal pemberantasan korupsi," ujar Ketua DPP Golkar, Zainuddin Amali saat dihubungi detikcom, Jumat (2/6/2017).
"Siapapun dia harus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Ini murni proses hukum jangan ditafsirkan ke arah yang lain," kata Amali.
Amali enggan mengomentari hal tersebut lebih lanjut. Menurutnya itu berada dalam kewenangan DPP bidang hukum.
"Itu menjadi kewenangan DPP atau Fraksi PG untuk menentukan kebijakannya. Di DPP ada bidang hukum dan advokasi," terang Amali
Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa sudah keluar surat perintah penyidikan untuk politikus asal Golkar tersebut. Namun untuk Agus masih enggan membeberkan lebih lanjut terkait sangkaan yang dikenakan pada Markus.
"Sudah (keluar surat perintah penyidikan, red)," kata Ketua KPK Agus Rahardjo ketika dikonfirmasi detikcom, Jumat (2/6/2017). (Sumber : Detiknews.com)
