KARIMUN, SeRiau - Bupati Karimun Aunur Rafiq memastikan usulan dari Dinas Sosial soal kegiatan rehab rumah tak layak huni (RTLH) sebanyak 200 unit tidak dapat di laksanakan.
Rafiq beralasan, karena keterbatasan anggaran atau tengah defisit maka program yang biasanya dilaksanakan setiap tahunnya namun untuk tahun ini tak dapat digelar. Program RTLH sudah tidak dapat berjalan sejak tahun 2015 lalu dengan alasan yang sama.
"Ditambah lagi Pemprov juga tidak dapt melaksanakan hal yang sama, sehingga itu tidak dapat terealisasi. Karena tahun 2014 lalu ada dana sharing dari Provinsi satu banding dua. Dalam dua tahun ini memang tidak ada dan anggaran dari Pemkab Karimun pun tidak cukup," lanjutnya, kemarin.
Menurutnya, jika program RTLH hanya ditopang dengan anggaran dari APBD Kabupaten Karimun dipastikan tidak akan sanggup dan pasti tidak semuanya dapat diakomodir.
Bahkan menurutnya, saat ini muncul masalah karena ada beberapa kegiatan RTLH yang sudah terlanjur terlaksana tapi belum dibayarkan.
"Beberapa tempat pengerjaannya sudah dilakukan kelompok kerja dari masyarkaat. Tapi ternyata tahun kemarin kan kita sudah mulai defisit. Sehingga belum bisa dibayarkan dan muncul lah hutang. Saat ini sedang kita inventarisir di Dinas Sosial berapa jumlahnya yang sudah dikerjakan itu," kata Rafiq.
Hutang yang mulai diinventarisir itu menurutnya lagi, baru dapat dilunasi pada tahun 2017 mendatang. Kondisi ini katanya sama seperti proyek yang mengalmi hutang melalui pihak ketiga. Hanya saja bedanya, proyek RTLH tersebut dikerjakan oleh kelompok masyarakat yang sudah terlanjur membangun. Artinya sudah dilaksanakan hanya saja uangnya belum dibayarkan.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Indra Gunawan kepada Koran Sindo mengatakan, meski memasuki tahun kedua Pemkab Karimun mengalami defisit anggaran, namun dirinya tetap mengusulkan program RTLH dengan jumlah yang diusulkan sebanyak 200 unit rumah untuk APBD murni Tahun 2017.
Jumlah yang diusulkan itu kata Indra Gunawan, sudah berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karimun. Apakah sudah diusulkan ke DPRD Kabupaten Karimun, hal itu merupakan ranah dari Bappeda.
"Tapi jumlah 200 RTLH yang kita ajukan itu masih belum deal, tergantung anggaran juga. Apa lagi tahun ini kita masih defisit," ucap Indra Gunawan di Rumah Dinas Bupati.(*)
