Kurang Sosialiasasi Pembangunan Tower Sutet PLN Garuda Sakti Resahkan Warga
Pekanbaru, Seriau- Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) bersama PT PLN UIP II UPKJS 2 Wilayah Riau dan Riau Kepri, terkait protes pembangunan tower Sutet PLN di tanah warga kawasan Garuda Sakti - Tampan, Selasa (10/10) siang. Sejumlah keluhan disampaikan warga, mulai dari tidak adanya sosialisasi, urusan ganti rugi lahan yang tak tuntas hingga keberadaan anggota TNI di lokasi pembangunan tower PLN.
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV - Roni Amriel ini, dihadiri oleh pihak PLN, Pinda Riau (Pinda) Riau, warga RT01/RW09 Garuda Sakti dan anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru. Pihak PLN diberikan kesempatan, untuk menyampaikan atau memaparkan progres pembangunan jalur tower Sutet kepada peserta hearing.
Untuk wilayah Riau sendiri, ada sekitar 3.192 tapak tower yang harus dibangun, namun baru selesai sekitar 2.421 tapak tower. Sedangkan untuk Kota Pekanbaru, jalur transmisi PLN Garuda Sakti - Pasir Putih akan dibangun sebanyak 107 tapak tower namun yang baru selesai sebanyak 78 tapak tower.
Pembangunan tapak tower inilah yang menuai kontroversi ditengah masyarakat, karena adanya penolakan terhadap pembangunan tower dan ganti rugi lahan warga. Kolonel Indra selaku Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Binda) Riau mengatakan, permasalahan warga Garuda Sakti timbul akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan PLN kepada warga.
"Tugas kami untuk mendampingi seluruh proyek pembangunan pemerintah pusat, termasuk juga bidang infrastruktur listrik. Selain itu, kami juga ditugaskan untuk mengusut siapa saja yang menghambat pelaksanaan pembangunan tower Sutet PLN di kawasan Garuda Sakti. Cuma yang jadi kelemahan, memang sosialisasi yang dilakukan dari pihak PLN terhadap warga sangat minim," beber Kolonel Indra.
14 Maret 2016 lalu, PLN UIP II UPKJS 2 telah melakukan sosialisasi jalur transmisi Garuda Sakti - Pasir Putih kepada warga, melalui undangan yang disebar oleh Camat Tampan. Ada penolakan oleh warga terkait masalah ganti rugi lahan, yang kemudian diproses dan dititipkan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Salah seorang warga, Mahendra mengaku, tidak ada sosialisasi yang dilakukan pihak PT PLN sebelum melakukan pembangunan tapak tower di tanah warga. Hal ini sangat dikecewakan warga, karena timbul kekhawatiran terhadap rasa aman dan keselamatan di pemukiman warga.
"Kami tidak menghalangi pembangunan tapak tower Sutet, karena ini merupakan program pemerintah. Hanya saja, masalah sosialisasi ganti rugi lahan tidak tersampaikan secara baik kepada warga. Selain itu, masyarakat juga dibuat resah karena adanya anggota TNI yang berjaga di lokasi pembangunan tower Sutet. Ini ada apa," ungkap Hendra saat hearing bersama Komisi IV DPRD Pekanbaru.
Plt Asisten Menejer PLN UIP II UPKJS 2 wilayah Riau Kepri, Sandi Pasaribu mengatakan, pihaknya meminta maaf atas segala ketidaknyamanan warga akibat pembangunan tower Sutet PLN. Pembangunan tower ini demi kentingan masyarakat banyak, jangan sampai ini menimbulkan masalah bagi mereka.
"Kita minta maaf yang sebesar-besarnya kepada warga, ini hanya miskomunikasi aja. Kita akan undang warga untuk melakukan sosialisasi, serta menuntaskan masalah ganti rugi lahan. Sementara untuk masalah kehadiran anggota TNI, ini sudah merupakan protap karena ada MOU yang dilakukan. Kendati demikian, kita akan kondisikan lagi sehingga warga tak perlu takut dawn resah," beber Sandi.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel mengatakan, ini merupakan tindaklanjut dari hasil kunlap Komisi IV beberapa waktu lalu ke lokasi pembangunan tower PLN. Dirinya berharap, permasalahan ini bisa diselesaikan karena sudah ada solusi yang didapatkan saat hearing berlangsung.
"Secara regulasi, mereka menuhi perizinan namun proses sosialisasi tidak komprehensif ke masyarakat. Ke depan kita tidak mau ini terjadi, kita minta PLN kembali melakukan sosialisasi ke masyarakat terhadap proses pembangunan tower Sutet dan urusan ganti rugi lahan. Ini harus segera diselesaikan pihak PLN, sehingga pembangunan tower Sutet bisa berjalan lancar, kita sangat mendukung program ini kok," ungkap Roni ( ***)
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV - Roni Amriel ini, dihadiri oleh pihak PLN, Pinda Riau (Pinda) Riau, warga RT01/RW09 Garuda Sakti dan anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru. Pihak PLN diberikan kesempatan, untuk menyampaikan atau memaparkan progres pembangunan jalur tower Sutet kepada peserta hearing.
Untuk wilayah Riau sendiri, ada sekitar 3.192 tapak tower yang harus dibangun, namun baru selesai sekitar 2.421 tapak tower. Sedangkan untuk Kota Pekanbaru, jalur transmisi PLN Garuda Sakti - Pasir Putih akan dibangun sebanyak 107 tapak tower namun yang baru selesai sebanyak 78 tapak tower.
Pembangunan tapak tower inilah yang menuai kontroversi ditengah masyarakat, karena adanya penolakan terhadap pembangunan tower dan ganti rugi lahan warga. Kolonel Indra selaku Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Binda) Riau mengatakan, permasalahan warga Garuda Sakti timbul akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan PLN kepada warga.
"Tugas kami untuk mendampingi seluruh proyek pembangunan pemerintah pusat, termasuk juga bidang infrastruktur listrik. Selain itu, kami juga ditugaskan untuk mengusut siapa saja yang menghambat pelaksanaan pembangunan tower Sutet PLN di kawasan Garuda Sakti. Cuma yang jadi kelemahan, memang sosialisasi yang dilakukan dari pihak PLN terhadap warga sangat minim," beber Kolonel Indra.
14 Maret 2016 lalu, PLN UIP II UPKJS 2 telah melakukan sosialisasi jalur transmisi Garuda Sakti - Pasir Putih kepada warga, melalui undangan yang disebar oleh Camat Tampan. Ada penolakan oleh warga terkait masalah ganti rugi lahan, yang kemudian diproses dan dititipkan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Salah seorang warga, Mahendra mengaku, tidak ada sosialisasi yang dilakukan pihak PT PLN sebelum melakukan pembangunan tapak tower di tanah warga. Hal ini sangat dikecewakan warga, karena timbul kekhawatiran terhadap rasa aman dan keselamatan di pemukiman warga.
"Kami tidak menghalangi pembangunan tapak tower Sutet, karena ini merupakan program pemerintah. Hanya saja, masalah sosialisasi ganti rugi lahan tidak tersampaikan secara baik kepada warga. Selain itu, masyarakat juga dibuat resah karena adanya anggota TNI yang berjaga di lokasi pembangunan tower Sutet. Ini ada apa," ungkap Hendra saat hearing bersama Komisi IV DPRD Pekanbaru.
Plt Asisten Menejer PLN UIP II UPKJS 2 wilayah Riau Kepri, Sandi Pasaribu mengatakan, pihaknya meminta maaf atas segala ketidaknyamanan warga akibat pembangunan tower Sutet PLN. Pembangunan tower ini demi kentingan masyarakat banyak, jangan sampai ini menimbulkan masalah bagi mereka.
"Kita minta maaf yang sebesar-besarnya kepada warga, ini hanya miskomunikasi aja. Kita akan undang warga untuk melakukan sosialisasi, serta menuntaskan masalah ganti rugi lahan. Sementara untuk masalah kehadiran anggota TNI, ini sudah merupakan protap karena ada MOU yang dilakukan. Kendati demikian, kita akan kondisikan lagi sehingga warga tak perlu takut dawn resah," beber Sandi.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel mengatakan, ini merupakan tindaklanjut dari hasil kunlap Komisi IV beberapa waktu lalu ke lokasi pembangunan tower PLN. Dirinya berharap, permasalahan ini bisa diselesaikan karena sudah ada solusi yang didapatkan saat hearing berlangsung.
"Secara regulasi, mereka menuhi perizinan namun proses sosialisasi tidak komprehensif ke masyarakat. Ke depan kita tidak mau ini terjadi, kita minta PLN kembali melakukan sosialisasi ke masyarakat terhadap proses pembangunan tower Sutet dan urusan ganti rugi lahan. Ini harus segera diselesaikan pihak PLN, sehingga pembangunan tower Sutet bisa berjalan lancar, kita sangat mendukung program ini kok," ungkap Roni ( ***)
