12 Camat tak Hadiri Paripurna Di DPRD, Sigit : Tolong Hargai Lembaga Ini
Pekanbaru, SeRiau-
Sebanyak 12 Camat dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, ramai-ramai kompak mangkir saat DPRD menggelar paripurna Laporan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (18/07/17) sore.
[caption width="350" align="alignnone"]
Kursi camat terlihat kosong saat paripurna di DPRD Pekanbaru[/caption]
Dari pantauan seriau.com kursi yang biasa diisi oleh camat ini, dibiarkan kosong. Diatas meja tersedia bungkusan kotak berisi snack berjejer di sepanjang barisan kursi para Camat.
Ketidakhadiran para camat ini, membuat Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono ST yang memimpin jalannya rapat tersebut, turut prihatin dan menyesalkan atas kejadian itu. Menurutnya, hal ini harus menjadi catatan penting dan diketahui oleh Wali Kota Pekanbaru sebagai pemegang kebijakan di Pemko Pekanbaru.
"Pas Walikota tidak hadir, camat dan lurah juga tidak hadir, tapi pas Walikota hadir, berbondong-bondong camat sama lurah ikut hadir. Jangan menghadiri undangan pas Walikota hadir saja baru ramai-ramai datang," cetus Sigit.
Dia meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemko Pekanbaru, disiplin dalam tingkat kehadiran terutama membahas persoalan yang bersifat kemasyarakatan. Menurutnya, paripurna saat ini bukan hanya kepentingan DPRD.
"Kita kalau ada kesempatan waktu, mohon hadirlah. Jangan melihat, walikota nya datang atau tidak. Apa salahnya kita saling menghargai," terangnya.
Soal ketidakhadiran ini, Camat Payung Sekaki saat dikonfirmasi melalui selularnya mengaku bahwa dirinya tidak menerima undangan, sehingga tidak menghadiri undangan rapat paripurna tersebut.
"Nggak ada undangan kok. Nggak ada undangan sama saya sampai. Pagi-pagi saja saya tanya ke anggota tak ada undangan. Makanya saya tak hadir," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Pansus DPRD Kota Pekanbaru tengah membahas tentang Ranperda hak keuangan dan admistrastif pimpinan dan anggota DPRD kota Pekanbaru.
Pembahasan ini, merujuk ke Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dimana, tunjangan anggota DPRD Pekanbaru terjadi penyesuaian atau naik hingga dua kali lipat dari biasanya. ( ***)
Kursi camat terlihat kosong saat paripurna di DPRD Pekanbaru[/caption]
Dari pantauan seriau.com kursi yang biasa diisi oleh camat ini, dibiarkan kosong. Diatas meja tersedia bungkusan kotak berisi snack berjejer di sepanjang barisan kursi para Camat.
Ketidakhadiran para camat ini, membuat Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono ST yang memimpin jalannya rapat tersebut, turut prihatin dan menyesalkan atas kejadian itu. Menurutnya, hal ini harus menjadi catatan penting dan diketahui oleh Wali Kota Pekanbaru sebagai pemegang kebijakan di Pemko Pekanbaru.
"Pas Walikota tidak hadir, camat dan lurah juga tidak hadir, tapi pas Walikota hadir, berbondong-bondong camat sama lurah ikut hadir. Jangan menghadiri undangan pas Walikota hadir saja baru ramai-ramai datang," cetus Sigit.
Dia meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemko Pekanbaru, disiplin dalam tingkat kehadiran terutama membahas persoalan yang bersifat kemasyarakatan. Menurutnya, paripurna saat ini bukan hanya kepentingan DPRD.
"Kita kalau ada kesempatan waktu, mohon hadirlah. Jangan melihat, walikota nya datang atau tidak. Apa salahnya kita saling menghargai," terangnya.
Soal ketidakhadiran ini, Camat Payung Sekaki saat dikonfirmasi melalui selularnya mengaku bahwa dirinya tidak menerima undangan, sehingga tidak menghadiri undangan rapat paripurna tersebut.
"Nggak ada undangan kok. Nggak ada undangan sama saya sampai. Pagi-pagi saja saya tanya ke anggota tak ada undangan. Makanya saya tak hadir," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Pansus DPRD Kota Pekanbaru tengah membahas tentang Ranperda hak keuangan dan admistrastif pimpinan dan anggota DPRD kota Pekanbaru.
Pembahasan ini, merujuk ke Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dimana, tunjangan anggota DPRD Pekanbaru terjadi penyesuaian atau naik hingga dua kali lipat dari biasanya. ( ***)
