Seriau,- Guna meningkatkan layanan kepada masyarakat, Balai Guru  Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Riau melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Standar Pelayanan Balai GTK Provinsi Riau 2026.

Kegiatan yang digelar hanya satu hari, Rabu (20/5) berlangsung di Aula Tuanku Tambusai BGTK Riau.

Kepala BGTK Riau Reisky Bestary M.Pd mengatakan FKP ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik baik dari segi transparansi, akuntable sehingga layanan yang selama telah berjalan dengan baik bisa menjadi lebih baik lagi.

Berbagai masukan, ide dan kritikan dari stakeholder pendidikan bisa menjadi landasan untuk Rancangan Standar Pelayanan Balai GTK Provinsi Riau 2026

" Oleh sebab itu, BGTK Riau merasa perlu mengelar Forum Komunikasi Publik bersama stakeholder pendidikan untuk mengetahui  kekurangan layanan apa saja, kelemahan dimana," kata Reisky, Rabu (20/5) siang

Menurut Reisky, layanan kepada masyarakat ini sangat penting untuk memberikan rasa puas, rasa nyaman kepada penguna layanan. Tahun ini, BGTK Riau sedang  mempersiapkan dokumen untuk bisa meraih Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

" Semua domumen yang diperlukan sudah kita disiapkan mudah mudahan tahun ini bisa terwujud ZI WBK," ujar Reisky.

Sementara itu Kasubag BGTK Riau Zulfirwan mengatakan peserta yang mengikuti Forum Komunikasi Publik sebanyak 30 orang terdiri dari beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Ombudsman Riau, Kepala BPMP Riau, Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, PGRI Riau.

Selanjutnya ada, Korwas Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Sekolah, Guru, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak 
Ikatan Guru Indonesia, Internasional Organization Migration (IOM) dan Jurnalis.

Tujuan dari kegiatan FKP diharapkan ada komunikasi dua arah secara transparan antara BGTK Riau dengan pengunaan layanan. Keguatan ini menjadikan masukan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

" Kita harapkan bisa membangun kombinasikan efektif antara BGTK Riau dengan pengunaan layanan," kata pria yang akrab disapa Iwan.

Sementara itu Kepala Ombudsman Riau diwakili Kepala Pemeriksa Laporan Ombudsman Riau Deni Rendra mengatakan yang paling penting dalam pelayanan publik itu adalah komitmen dari penyelenggara publik. Setelah ada komitmen barulah disiapkan 14 komponen yang ada di layanan publik

Ombudsman sebagai lembaga yang memberikan penilaian pelayanan publik dari instansi pemerintah.

" Jadi komitmen dari penyelenggara  pelayanan yang paling penting dalam menerapkan layanan publik yang maksimal," katanya (zal)