SeRiau- Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Pekanbaru, meminta Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, untuk mengaudit dan melakukan investigasi terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kinerja BUMD di kota Pekanbaru sangat rendah dan selalu merugi. Sementara gelontoran dana segar dari APBD selalu mengalir setiap tahunnya. Kondisi BUMD sedang 'sakit' sehingga perlu segera diobati," Kata Ketua BPPH MPC PP Pekanbaru, Dedi Harianto Lubis, Selasa (31/5/2022).

Dedi juga meminta Pemko Pekanbaru harus menyusun konsep yang jelas terkait BUMD. Rekruitmen SDM harus dilakukan secara transparan dan kapabel sesuai kebutuhan. Serta menata ulang core bisnis yang sesuai dengan potensi. Pengevaluasian menyeluruh pengurus, dan pimpinan BUMD juga dirasakan sudah sangat perlu dilakukan.

"Untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan BUMD yang dilakukan selama ini, Pj Wali Kota juga perlu meminta BPK untuk bersama-sama melakukan audit investigasi sehingga diperoleh masukan yang komperehensif untuk perumusan kebijakan pengembangan ke depan," kata Dedi lagi.

Dedi juga berharap, Badan Usaha Milik Daerah jangan sampai menjadi Badan Usaha 'Beban' Daerah akibat selalu merugi. 

"Logikanya itu saja, berusaha jika selalu merugi ya buat apa. Ingat, yang dipakai untuk memodali uang rakyat. Kami dari Pemuda Pancasila akan selalu memantau kondisi BUMD. Jika tidak ada perkembangan kami akan buat aksi untuk mengingatkan para pengelola penikmat uang rakyat tersebut," tegas Dedi.(***)