SeRiau - Keputusan pemerintah Thailand yang khusus mendata dan mengawasi gerak-gerik mahasiswa Muslim di seluruh negeri memicu kecaman. Kelompok mahasiswa Muslim setempat mendesak pemerintah menghentikan kebijakan yang diskriminatif itu.

"Kami meminta parlemen membatalkan kebijakan itu. Kebijakan itu adalah bentuk diskriminasi yang melanggar undang-undang dasar," kata Ketua Federasi Mahasiswa Muslim Thailand, Ashraf Awae, seperti dilansir AFP, Kamis (19/9).

Awae mengatakan dia menerima laporan aparat dari Biro Khusus Thailand sudah meminta informasi soal mahasiswa Muslim dari tiga kampus ternama. Dia menyatakan khawatir kegiatan itu akan menimbulkan sikap saling curiga di antara mahasiswa.

"Tuduhan tak berdasar itu bisa membuat jurang pemisah antara mahasiswa Muslim dan lainnya di kampus dan di tengah masyarakat," ujar Awae.

Rektor Universitas Ramkhamhaeng, Wuthisak Lapcharoensap, menyatakan hal yang serupa dengan Awae. Dia bahkan menolak memenuhi permintaan kepolisian meskipun belum mendapat surat itu.

"Ini adalah bentuk intervensi terhadap hak-hak pribadi dan diskriminasi berdasarkan agama," kata mantan komisioner lembaga hak asasi manusia Thailand, Angkhana Neelapaijit.

Warga etnis Melayu Muslim di Thailand sebagian besar berasal dari kawasan selatan yang berdekatan dengan Malaysia. Islam juga menjadi agama terbesar kedua di Negeri Gajah Putih setelah Buddha.

Kawasan selatan Thailand yang penduduknya etnis Melayu Muslim bergolak sejak 2004 akibat konflik separatis. Menurut kalangan pegiat hak asasi manusia, pemerintah Thailand dianggap bersikap represif dan diskriminatif terhadap penduduk Melayu Muslim dengan memberlakukan status darurat militer. (**H)

Sumber: CNN Indonesia