SeRiau,- Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau menghapus iuran SPP kepada peserta didik SMAN/SMKN  mendapat tanggapan langsung dari Forum Komite (Forkom) SMAN/SMKN dan SLBN Provinsi Riau. Forkom menilai kebijakan penghapusan SPP ini, membuat kerisauan bagi sekolah.

Ketua Forkom SMAN/SMKN dan SLBN Provinsi Riau Ir. H.Delisis Hasanto mengatakan, imbas dari kebijakan penghapusan iuran SPP berdampak kepada kelangsungan pegawai honor komite sekolah diantaranya guru honor, petugas kebersihan, petugas keamanan, teknisi, operator sekolah, penjaga labor dan perpustakaan. Mereka ini murni dibiayai oleh dana komite sekolah. Berbeda dengan guru honor yang di SK-kan oleh Disdik Riau. Mereka ini bisa digaji melalui anggaran BOSda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Saat ini, kata Delisis, ada sekitar 1500 pegawai honor komite sekolah yang murni gaji mereka dibiayai melalui dana komite. Jika tidak ada solusi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau maka berdampak kepada pegawai honor komite sekolah." Ya, kalau setakad ini belum berdampak, tapi lihat beberapa bulan kedepanya, akan berimbas," kata Delisis, Kamis (5/9) di Pekanbaru

Berdasarkan data yang dimiliki Forkom, kata Delisis, sudah ada beberapa sekolah yang merumahkan pegawai honorer diantara SMAN 12 Pekanbaru ada 3 orang dan sekolah lainnya.Jika tidak ada, jalan keluarnya lambat laun akan dirumahkan karena keterbatasan anggaran sekolah.

Selain terancamnya pegawai honor komite, imbas lainya dari kebijakan tersebut, kata Delisis, terganggunya program pendampingan siswa mengikuti lomba, baik didalam dan keluar daerah. Misalnya, mengirim siswa ikut lomba tingkat provinsi dan nasional dan ini membutuhkan biaya. Selain terganggunya kegiatan pendampingan siswa, imbas penghapusan SPP ini, juga  berdampak kepada peningkatan mutu pendidikan sekolah. Sebab, peningkatan mutu pendidikan suatu sekolah, juga tergantung kuatnya anggaran sekolah." Saya yakin mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan besarnya anggaran pendidikan," kata Delisis.

Forkom juga menyayangkan terlalu cepatnya Disdik Riau mengambil kebijakan penghapusan SPP di akhir Agustus ini. seharusnya, penghapusan SPP sebaiknya dilakukan diawal tahun 2020. Dimana anggaran BOSda naik dari Rp 400 ribu menjadi Rp 1.6 juta/siswa/tahun. Indeks kebutuhan standar satu orang siswa pertahun berkisar Rp 3,8 juta hingga Rp 5,5 juta. Sedangkan, dana operasional sekolah baik BOSnas dan BOSda saat ini belum mencukupi." Dana BOSnas pertahun dari APBN sebesar Rp1,4, juta/siswa ditambah BOSda sebesar Rp 400 ribu/ siswa. Kalau diakumulasikan baru mencapai Rp 1,8 juta/siswa/tahun. Kekurangan inilah menjadi tangung jawab orangtua melalui iuran SPP," kata Delisis

Forkom Riau sangat mendukung program Gubernur Riau H. Syamsuar mengratiskan biaya pendidikan SMAN dan SMKN. Hanya saja, menunggu waktu yang tepat dan harus ada regulasi yang mengatur partisipasi orangtua siswa. Karena, dalam memajukan mutu pendidikan ada peran serta orangtua dalam membantu sekolah melalui sumbangan SPP sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 tahun 2008 pasal 51 dan 52 yang mengatur sumbangan sekolah." Sekali lagi kami dari Forkom sangat mendukung program Gubernur Riau mengratiskan biaya pendidikan bagi masyarakat, dengan waktu yang tepat dan regulasi yang jelas," ujar Delisis. (zal)